.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dana Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat. Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini.
"Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, untuk tahun depan dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan lembaga tersebut satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp 67 triliun. Dengan demikian total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan MBG.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," ujar Dadan.
Selain anggaran, Dadan menyebut sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata dan berkelanjutan.
Terkait SDM, Dadan memastikan tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi. Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG). SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," tutur Dadan.
Kunci ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN, namun karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.
BGN mencatat untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Dari Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus 2025 belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang seluruhnya 100% hasil kolaborasi seluruh mitra.
"Kehadiran Anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner BGN yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," lanjut Dadan.
Saat ini ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi. Ditargetkan akhir tahun ini 25.400 di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.
Simak juga Video: Mensesneg Sebut Perpres MBG Rampung Sebentar Lagi
