Pemerintahan Modern Wajib Transformasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk membangun pemerintahan yang modern dibutuhkan transformasi digital, ketahanan pangan, hingga pengentasan kemiskinan, kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang modern.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq saat memberikan sambutan pada Upacara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I angkatan LXIII tahun 2025, di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA menyampaikan keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan pemimpin birokrasi untuk menjadi penggerak kolaborasi.

"Kolaborasi bukan berarti menyeragamkan langkah, melainkan membangun harmoni agar setiap pihak saling melengkapi," kata dia dalam siaran pers ditulis Kamis (23/10/2025).

Muhammad Taufiq mencontohkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu dari lima program prioritas nasional yang digerakkan pemerintah bersama program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, dan Pembangunan Rumah Layak Huni. Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja sinergis antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Dalam program MBG, ekosistem industri pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendukung tercapainya sasaran program. Keberhasilan program tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program, Kementerian Pertanian yang menjamin ketersediaan pangan, Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengawasi keamanan pangan, sampai Kementerian PPN/Bappenas yang menyusun tata kelola. Semuanya harus bergerak serentak, tanpa orkestrasi semacam ini, program tersebut tidak akan berdampak besar," ujarnya.

Karena itu dibutuhkan sinergi dan kebijakan progresif untuk membangun ekosistem berbasis potensi lokal. Salah satunya fokus pada diversifikasi pangan, penguatan kapasitas teknologi UMKM, percepatan riset terapan, serta integrasi bioteknologi ke dalam strategi nasional. Transformasi industri pangan berbasis inovasi dinilai dapat memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN LAN Tri Widodo menilai bahwa tema "Ekosistem Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi" yang diangkat peserta sangat relevan dengan kondisi aktual bangsa.

Dia menyebut dibutuhkan kebijakan inklusif kemajuan seluruh kelompok masyarakat Indonesia, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di pelosok," ujarnya

"Kuncinya adalah kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, agar inovasi pangan dapat menjadi motor ketahanan ekonomi nasional," ujar dia.

Perwakilan peserta PKN I Angkatan LXIII, Guswanto, M.Si, memaparkan hasil identifikasi isu strategis yang masih menghambat ketahanan pangan nasional: ketergantungan pada impor bahan pangan, tingginya kerugian pascapanen, degradasi lahan pertanian, dan tumpang-tindih kebijakan antarinstansi.

Menindaklanjuti isu tersebut, peserta PKN I Angkatan LXIII merekomendasikan dua arah kebijakan. Yang pertama yaitu, penguatan regulasi dan kelembagaan, melalui amandemen Perpres Nomor 81 Tahun 2024 dengan menetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai leading institution dan juga pembentukan Gugus Tugas Rantai Pasok Pangan Lokal sebagai forum koordinasi lintas sektor.

Kedua, penguatan implementasi melalui insentif dan infrastruktur pangan, antara lain pemberian insentif fiskal (keringanan pajak, subsidi) dan non fiskal (akses pembiayaan, sertifikasi mutu, dan bantuan teknis) bagi industri berbasis bahan baku lokal. Selain itu, pembangunan pusat agribisnis, fasilitas pascapanen, sistem penyimpanan, logistik, dan platform digital juga dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada mindset kepemimpinan ASN yang adaptif, sistemik, dan berorientasi pada dampak.

"Pemimpin kolaboratif bukan hanya mampu bekerja sama, tapi juga memiliki kepekaan sosial, integritas tinggi, dan kemampuan komunikasi lintas sektor untuk mewujudkan kerja sinergis yang berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui penyelenggaraan PKN Tingkat I Angkatan LXIII, Lembaga Administrasi Negara kembali menegaskan komitmennya untuk mencetak pemimpin kolaboratif, inovatif, dan berorientasi hasil. Sinergi antara kepemimpinan kolaboratif dan inovasi kebijakan publik diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan program prioritas nasional menuju pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi rakyat.