.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita momen dirinya digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan kondisi turunnya nominal anggaran transfer ke daerah (TKD).
Alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulanya hanya dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Angka ini itu turun Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
"Mereka datang tuh ke saya suatu saat berapa orang, 18 gubernur, protes, 'wah uang saya kurang tahun depan gimana'," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya sendiri baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Penetapan besaran angka TKD 2026 tersebut telah dilakukan sebelum ia menjabat.
Menyusul protes tersebut, Purbaya pun langsung mengecek kas masing-masing pemerintah daerah (pemda). Dari sana, ia justru menemukan bahwa masih banyaknya dana menganggur pemda yang tersimpan di perbankan.
Menurutnya, dana Pemda yang menganggur itu besarannya mencapai sekitar Rp 230 triliun. Oleh karena itu, ia meminta para gubernur yang protes itu untuk memanfaatkan lebih dulu dana mengendapnya untuk belanja dan menggerakkan ekonomi daerahnya masing-masing.
"Saya lihat uangnya, eh ternyata uang dia kemarin ada Rp 230 triliun-an, nganggur. Kenapa itu enggak dipakai dulu biar ekonominya muter. Jadi tujuannya supaya ekonomi kuartal keempat ini bergerak tumbuh di atas 5,5%," ujar Purbaya.
Tonton juga video "Purbaya soal Rp 14,6 T Pemprov DKI Mengendap: Tak Ada Solusi, Serap Cepat" di sini:
(acd/acd)
