Target Inflasi 2008 Dinilai Ganjil

Jakarta - Ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) mempertanyakan target inflasi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2008.Asumsi inflasi sebesar 6 persen dinilai ganjil dan perlu diperjelas lagi.Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,8 persen dan rencana kenaikan gaji PNS 20 persen, maka angka inflasi seharusnya melebihi 6 persen.Hal itu diungkapkan Ichsanuddin Noorsy dalam jumpa pers TIB soal refleksi kemerdekaan khususnya mengenai nota keuangan yang telah disampaikan pemerintah ke DPR, di rumah makan kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (17/8/2007). "Ada yang aneh dengan asumsi inflasi 6 persen. Kalau gaji naik 20 persen pertumbuhan ekonomi juga tumbuh 6,8 persen tidak realistis jika inflasi hanya 6 persen," tanya Noorsy.Angka lain yang dipertanyakan Noorsy adalah anggaran untuk pemberantasan korupsi tahun 2008 sebesar Rp 264,1 miliar.Angka tersebut jauh lebih besar dari asumsi pengembalian dana korupsi yang hanya Rp 26,5 miliar."Kalau dilihat dari angkanya saja kan ada yang tidak beres, buat apa mengucurkan dana sebegitu besar jika return-nya hanya Rp 26,5 miliar," tutur Noorsy.Namun TIB melihat ada asumsi yang cukup tepat seperti target defisit anggaran 2008 sebesar 1,7 persen atau Rp 75 triliun. "Sejak zaman Megawati sampai 2006 defisit anggaran itu turun terus, tapi sekarang sudah digenjot. Ini sinyal bagus pemerintah untuk lebih mengerti yang dihadapi masyarakat," kata Iman Sugema.Iman juga mengatakan jika pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen seharusnya defisit bisa dimaksimalkan hingga 2 persen. "Karena kalau menurut UU kan batasannya 3 persen," cetus Iman.Dalam RAPBN 2008 pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Asumsi inflasi sebesar 6 persen, defisit anggaran 1,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 9.100, bunga SBI 3 bulan 7,5 persen, harga minyak US$ 60 per barel dan produksi minyak 1,034 juta barel per hari. Penerimaan negara dan hibah mencapai Rp 761,4 triliun, penerimaan perpajakan Rp 583,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 175,6 triliun.Dari sisi belanja yang totalnya Rp 836,4 triliun, pemerintah mengalokasikan dana Rp 91,5 triliun untuk pembayaran bunga utang, dan Rp 92,6 triliun untuk pembayaran subsidi total. (ir/ir)