Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 81,3 triliun, turun drastis dari rencana awal Rp 95,3 triliun.
Penurunan ini terjadi setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta sebesar Rp15 triliun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. Penurunan DBH di berbagai daerah ini turut diprotes oleh banyak kepala daerah.
Meski pemangkasan ini cukup besar dan mempengaruhi struktur anggaran, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa ia tidak memprotes keputusan tersebut. Alasannya? Ia ingin tetap fokus pada pembangunan Jakarta dan menjaga kualitas pelayanan publik tanpa drama politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Terkuak Nasib Lahan Eks Sumber Waras |
Dalam sebuah dialog di Fairview Hotel by Artotel yang baru diresmikan di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11/2025), Pramono menjelaskan sikapnya yang tidak protes meski dana bagi hasil daerahnya dipotong cukup besar.
"Walaupun Jakarta ini kemarin dana bagi hasilnya dipotong Rp 15 triliun, saya nggak protes sedikit pun. Saya akan tetap membangun Jakarta dan saya membutuhkan dukungan masyarakat," ujarnya.
Ia mengakui bahwa penyesuaian DBH tentu berdampak, namun ia memilih untuk tetap bekerja sambil menjaga hubungan konstruktif dengan pemerintah pusat.
Pembangunan Jalan Terus, Termasuk Taman Bendera Pusaka
Di tengah penurunan anggaran, Pramono menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak akan turun. Salah satu proyek yang ia soroti adalah Taman Bendera Pusaka, ruang terbuka hijau baru yang akan segera dibangun.
Taman ini merupakan hasil penggabungan tiga taman sekaligus yakni Taman Laksat, Taman Leuser dan Taman Ayodhya.
Ketiganya akan terhubung melalui jalur flyover dan jalur bawah, menciptakan area publik yang lebih luas dan multifungsi. Menariknya, taman tersebut akan memiliki jogging track sepanjang 1,2 km, bahkan lebih panjang dibanding putaran luar Stadion GBK.
Pramono menargetkan taman tersebut bisa diresmikan pada 9 Februari, menjadikannya ruang rekreasi baru bagi warga Jakarta.
"Saya bersyukur sekarang ini walaupun dana bagi hasilnya dipotong, tetapi saya dan teman-teman di Balai Kota melakukan proposal pembangunan tidak lagi bergantung semata-mata dari APBD.Tetapi dari partisipasi publik. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang dulunya 12 tahun nggak selesai, sekarang saya jamin 15 hari selesai. Kenapa? Transparan, dan nggak ada lagi siapapun yang jadi atasan itu bisa cawe-cawe, nggak bisa, cuma transparan. Mudah-mudahan inilah yang kami lakukan dan mudah-mudahan ini yang akan bisa merubah Jakarta secara signifikan," ujarnya.











































