PTPN I Berjuang Tanpa PMN

Banda Aceh - Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) kini sedang berusaha bangkit dari keterpurukannya. BUMN perkebunan itu bertahun-tahun berkubang dalam kerugian akibat konflik yang tak kunjung selesai di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga saat ini jumlah utang PTPN I mencapai sekitar Rp 400 miliar. Utang itu antara lain disebabkan karena perkebunan kelapa sawit di Aceh sempat terhenti lama akibat timbulnya konflik di Aceh. Hal itu masih diperparah dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia 10 tahun silam.Utang PTPN I sebesar Rp 400 miliar itu antara lain juga disumbang dari utang RDI/SLA yang berjumlah Rp 42 miliar."Kebanyakan utang kami adalah utang usaha, kepada pemasok, negara juga ada, pajak, total utang Rp 400 miliar termasuk dengan bank, termasuk dengan RDI/SLA," kata Direktur Utama PTPN I Fauzi Yusuf saat ditemui di Hotel Hermez Palace, Banda Aceh, pekan lalu.Dari total utang itu, yang sudah dikomitmen oleh pemerintah untuk dikonversi adalah untuk utang RDI sebesar Rp 42 miliar. "Jadi nanti dikonversi menjadi PMN. Sekarang ini tinggal pembahasan teknis, jadi itu menjadi kebijakan dari Depkeu bahwa utang PTPN dikonversi menjadi PMN," tutur Fauzi. PMN itu menurut Fauzin sangat diperlukan karena PTPN I sangat membutuhkan dana segar untuk dapat menata kembali bisnisnya."Kami saat ini memerlukan dana segar Rp 150 miliar, karena kebutuhannyan kami besar. Kalau hanya mengelola yang as ussual saja sekarang sudah lebih baik dari tahun lalu. Tapi banyak PR di depan mata," jelasnya.Dana-dana itu antara lain untuk mengoptimalkan tanaman-tanaman milik PTPN I. Menurut Fauzi, ada tanaman yang belum optimal pemeliharaannya padahal bisa dilipatkan hingga tiga kali dengan carasuntikan dana rehabilitasi."Tanaman yang sudah tua kita replanting, 35 persen tanaman kita sekarang perlu diganti. Ini perlu dana segar segera maka untuk itu kita perlu PMN (Penyertaan Modal Negara)," jelasnya.Fauzi menambahkan, selain perkebunan kelapa sawit, PTPN I juga memerlukan modal untuk rehabilitasi dan revitalisasi perkebunan karet yang dimilikinya."Tanaman yang sudah tua harus di-replanting segera, diremajakan dan kita punya mitra, mitra kita ini yang sanggup me-replanting dan kebetulan mitra lokal, untuk kredit ya mitra lokal sendiri yang mengambil kredit," jelasnya. Sayangnya, keinginan PTPN I itu bertepuk sebelah tangan. Pemerintah justru menginginkan agar BUMN saat ini jangan terlalu berharap kepada PMN. "Kami mengajukan itu (PMN) karena pada saat itu PTKA (Kereta Api), PTPN II, PTPN IV diberikan (PMN), maka kami memohon. Hanya ketika dalam proses, Presiden bilang jangan terlalu berharap PMN, jadi kita serahkan saja ke pemerintah," jelasnya.PTPN sendiri telah menandatangani restrukturisasi utang dengan Bank Mandiri dengan sistem Kerja Sama Operasi (KSO). Dibawah kesepakatan ini, Bank Mandiri bersedia me-rescheduling utang PTPN I hingga 2013. Nah, PTPN I, tidak lagi akan mengelola lahannya, namun diserahkan kepada PT Basyah Putra Investama (BPI).Hasil pengelolaan lahan oleh BPI itu sebagian akan digunakan untuk membayar kewajiban PTPN I ke Bank Mandiri yang sebesar Rp 90,8 miliar. PTPN I menurut Fauzi sebenarnya sudah mulai membukukan laba hingga Rp 2 miliar per Juli 2007. Kondisi itu sudah membaik dibandingkan kerugian sebesar Rp 60 miliar yang dicetak PTPN I pada tahun 2006 lalu. "Target laba kita tahun ini adalah Rp 8 miliar, dan kondisi kenaikan harga CPO saat ini bagus, mudah-mudahan terus seperti ini," tambahnya.Kapasitas produksi pabrik kepala sawit PTPN I pun mulai membaik, dan saat ini adalah 50 ribu ton CPO per tahun atau 135 ton TBS (Tandan Buah Segar) per jam. "Itu kalau bicara kapasitas pabrik, kalau kapasitas logistal 120 ribu ton CPO/tahun," tambahnya.Mengenai rencana Kementerian Negara BUMN untuk membentuk holding BUMN perkebunan, Fauzi mengakui bahwa rencana tersebut akan sangat membantu PTPN I dalam mengembangkan usahanya."Memang sudah beberapa kali kita dipanggil oleh kementerian untuk diskusi, bagi PTPN I karena kondisinya seperti ini, ya menguntungkan bagi kita bila holding, karyawan juga senang dengan holding karena sifatnya investment holding," jelasnya. (dnl/qom)