Eksportir Juga Minta Jalur Prioritas di Pelabuhan

Jakarta - Asosiasi perusahaan Jalur Prioritas (APJP) meminta pemerintah juga memberikan jalur prioritas di pelabuhan bagi eksportir. Selama ini hanya importir yang diberi jalur prioritas.Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APJP Gunadi Sindhunata dalam workshop APJP di Gedung Dhanapala Depkeu, Jalan Senen Raya, Jakarta, Senin (27/8/2007).Menurut Gunadi, pemberian jalur prioritas bagi eksportir perlu untuk mengantisipasi persaingan global."Kalau jalur prioritas bisa diberikan untuk eksportir maka bisa menghemat biaya, daya saing pun meningkat," ujarnya.Menkeu Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji permintaan Asosiasi ini. "Eksportir secara prinsip saya harus lihat, mestinya nggak ada masalah," ujarnya.Namun dia sepakat kalau eksporti mesti didukung karena mereka bisa menghasilkan tenaga kerja, mendatangkan devisa bagi negara."Saya akan lihat bagaimana, tentu dari sisi eksportir yang sudah bagus tentu saja dari sisi service merupakan kewajiban kita," ujarnya.Gunadi juga mengeluhkan infrastruktur pelabuhan yang masih kurang memadai, jalan menuju pelabuhan masih banyak yang rusak."Kalau tidak macet jalannya rusak, jadi kalau 1 hari harusnya 3 rit pulang pergi, ini hanya 1 rit, itu berarti biaya naik 200 persen," ujarnya.Sri Mulyani berjanji akan menanggulangi masalah infrastruktur pelabuhan bersama-sama dengan Menteri PU dan Menhub.Hasil audit pelayanan Bea dan Cukai di Tanjung Priok yang sudah disampaikan ke Wapres Jusuf Kalla memang masih amburadul."Jadi pak Wapres kalau ingin memperbaiki, bukan hanya bea dan cukainya tapi dari pelabuhannya, Pelindo, kita juga sampaikan ke Menteri PU agar jalannya diperbaiki, koordinasi ini perlu supaya ada orkestra dalam penanganannya," ujarnya. (ddn/qom)