Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyerahkan nasib beras impor ilegal 250 ton sesuai keputusan pengadilan. Namun ia menyebut kepastian nasib beras ilegal ini masih panjang.
Meski begitu, Amran menekankan ratusan beras ilegal ini tidak boleh dikeluarkan. Adapun saat ini, beras-beras ilegal itu disegel dalam gudang milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group.
"Nanti keputusan di pengadilan, itu kan panjang. Tetapi yang jelas tidak boleh keluar," ungkap Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Minggu (23/11/2025).
Amran menjelaskan, pemerintah sebelumnya juga sempat kecolongan impor komoditas pangan pada 2017, yakni jagung. Kemudian jagung impor ilegal itu dikirim kembali ke negara asalnya.
"Kalau dulu pernah terjadi jagung 2017 kalau tidak salah, kami dapatkan barangnya, sudah rapat di Surabaya, tetapi izinnya belum keluar dari pertanian. Langsung kami suruh balik semua. Kalau tidak salah, empat kapal waktu itu," ungkapnya.
Ia menegaskan, pihaknya menggandeng aparat hukum untuk mendalami pelaku impor beras ilegal tersebut. Adapun pengusutan saat ini masih terus dilakukan. Ia juga menyebut ratusan beras ilegal ini diduga berasal dari Thailand dan Vietnam.
Amran menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk memastikan impor tersebut. Ia juga memastikan perizinan ke jajarannya setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas.
Namun hasilnya, tidak ada pihak pemerintah pusat yang telah menyetujui impor beras tersebut. Amran pun menegaskan, stok beras di Sabang dalam kondisi melimpah.
"Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," pungkasnya.
(kil/kil)