.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan soal beras impor masuk di Sabang sebanyak 250 ton. Diduga kuat beras tersebut berasal dari Thailand dan Vietnam.
Amran mengungkapkan beras itu masuk karena Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Namun, dia menekankan bahwa importasi yang dilakukan harus seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Indonesia tidak lagi impor beras.
"Jadi gini, itu ada kawasan di Sabang itu ada regulasi, salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone, tetapi itu harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Sedangkan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwasannya sudah swasembada tahun ini, tidak impor, sudah swasembada, stok lebih dari cukup," kata dia usai rapat dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini beras impor tersebut berada di pergudangan yang diketahui milik PT Multazam Sabang Group. Amran memperkirakan importasi ini dilakukan demi mencari keuntungan semata karena saat ini harga beras dunia turun signifikan.
"Tujuannya cari untung. Kenapa cari untung? Karena di luar negeri itu harga lagi jatuh, dulu US$ 650 per ton, sekarang US$ 340 per ton, hampir separuh. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi, Indonesia membuat harga negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton," ungkapnya.
Amran menyebut, saat ini banyak negara yang melakukan negosiasi ke pemerintah untuk memasukkan beras ke Indonesia. Bahkan lobi juga dilakukan banyak negara tetangga kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Dia berupaya, bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Amran mengungkapkan terdapat 250 ton beras impor ilegal di Sabang. Beras tanpa izin tersebut diduga kuat berasal dari Thailand dan Vietnam.
Amran menerima laporan ini sekitar pukul 14.00 WIB. Ratusan ton beras ilegal telah diamankan dan disegel di gudang milik perusahaan swasta, yakni PT Multazam Sabang Group (MSG).
"Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar," ungkap Amran di kediamannya, Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Meski impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan. Di sisi lain, ia menyebut impor beras berasal dari Thailand dan Vietnam yang memiliki harga lebih murah.
Sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, Amran menegaskan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, jajaran Kementan setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas untuk memastikan izin impor tersebut.
