.webp)
Badan Pangan Nasional mencatat harga beras turun di 152 kabupaten/kota. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan, jumlah tersebut turun dari sebelumnya tercatat harga beras di 200 daerah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menteri Pertanian itu menyebut, dari 200 Kabupaten/Kota, kini tersisa 48 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Senin (24/11/2025) kemarin.
"Ini baru kami 1 bulan, hampir 2 bulan menjabat, kami mencoba memantau harga pangan harian. Di awal kami mendapatkan harga di atas HET dan naik itu sampai 200 kabupaten kota. Lalu turun menjadi 100 kabupaten. Sekarang terakhir 48 kabupaten. Di 48 kabupaten kami tempatkan personil Bapanas, Dirkrimsus Polri, dan Bulog," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan harga dilakukan melalui pembentukan tim terpadu dan mampu mengintensifkan berbagai program intervensi yang dapat menekan harga beras di pasaran. Tim terpadu tersebut adalah Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pada 20 Oktober 2025.
Gagasan besar ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Satgas ini merupakan buah manis dari sinergisitas, mulai dari Polri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Intervensi yang dilakukan pemerintah di antaranya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga bantuan pangan beras.
"Penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu. Mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, penguatan distribusi cadangan pangan daerah hingga pengawasan di lapangan. Jadi terpadu, kami membentuk tim terpadu untuk menurunkan pangan, ternyata sangat efektif," ungkapnya.
Pengawasan HET Beras
Lebih lanjut, sampai minggu ketiga November, Bapanas mencatat telah terlaksana sebanyak 22.690 kegiatan pengawasan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Selain itu, Satgas pun telah memberikan total 789 surat teguran kepada pelaku usaha yang terdiri dari produsen, distributor, grosir, ritel modern, dan pengecer agar lebih menaati HET beras medium dan premium.
Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu kedua Oktober 2025, masih terdapat 59 kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi harga beras. Sebulan kemudian, tepatnya sampai minggu ketiga November ini, jumlah tersebut menyusut hingga tersisa 37 kabupaten/kota.
Dari segi rerata harga beras, menurut BPS juga terdapat penurunan harga beras dalam sebulan terakhir. Harga beras medium sampai minggu ketiga November dilaporkan mengalami penurunan 1,54% dibandingkan Oktober 2025. Sementara untuk harga beras premium juga disebut menurun 1,67% dibandingkan bulan sebelumnya.
"Yang terjadi adalah deflasi beras di bulan Oktober dengan September dan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi deflasi beras September dan Oktober. Ternyata ini juga efektif mengawal langsung sampai lapangan, terutama daerah Papua yang memiliki tantangan geografis," lanjut Amran.
Untuk wilayah Papua, Satgas Pengendalian Harga Beras turut berkontribusi terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis. Ini terlihat dari peningkatan realisasi penyaluran beras SPHP.
Pada 19 Oktober atau sebelum terbentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras, realisasi salur beras SPHP untuk Bulog regional Papua masih berada di angka 11.162 ribu ton. Setelah dibantu pendampingan oleh Satgas, sampai 24 November meningkat 34,43% menjadi 15.005 ribu ton.
Simak juga Video 'Titiek Soeharto Minta Importir Beras 250 Ton Ditindak, Ungkit Swasembada':
