Pertamina Jangan Go Public

Jakarta - Agar terus bisa melayani publik melalui program-program bersubsidinya, maka Pertamina sebaiknya tidak menjadi perusahaan publik atau terbuka (Tbk). Jika sudah berstatus Tbk, sulit bagi pemerintah mengatur harga lewat produk yang dijual Pertamina.Hal tersebut disampaikan Pengamat ekonomi INDEF Aviliani disela-sela seminar tentang bahan baku dan tuntutan dumping AS di Hotel Niko, Jakarta, Selasa (4/9/2007).Jika pemerintah tetap mempertahankan kontrol atas Pertamina, maka harga BBM bersubsidi ataupun elpiji akan tetap bisa dikendalikan. Sehingga program-program seperti konversi minyak tanah tetap bisa dijalankan dengan baik untuk masyarakat.Lain halnya jika suatu perusahaan sudah menjadi perusahaan publik, maka akan berorientasi pada keuntungan, dan akan susah berorientasi pada subsidi. "Seperti Pertamina, ini harus dipertahankan jangan sampai dilepas ke publik. Karena kalau sudah Tbk, akan susah mengatur harga didalam negeri. Seperti PGN yang sekarang pasti berorientasi ke profit, kalau tidak nanti bisa dimarahi pemegang sahamnya," jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengontrol produksi elpiji yang permintaannya dipastikan akan meningkat terkait program konversi. Jangan sampai sudah menerapkan program, tapi pasokannya tidak ada. Aviliani menegaskan, tidak mulusnya program konversi minyak tanah itu telah menyumbang inflasi yang cukup tinggi pada Agustus sebesar 0,75%. Padahal mestinya, lanjut Aviliani, inflasi Agustus harus lebih rendah dari inflasi Juli yang hanya 0,72%. Alasannya, inflasi Juli biasanya lebih tinggi karena adanya kenaikan biaya sekolah. (qom/ir)