Setoran Pajak Diramal Tak Capai Target, Apa Kabar Defisit APBN?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap akan di bawah 3% PDB. Angka itu masih berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Defisit (APBN) terjaga, di bawah 3 persen," ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Febrio menjelaskan pihaknya terus memantau pergerakan kas negara di sisa hari tahun ini. Ia menilai defisit fiskal sesuai proyeksi awal atau outlook pemerintah sebesar 2,78%. Apabila melebar, Febrio memastikan defisit tidak jebol melewati batas aman.

"Ya outlook-nya kan 2,78% ya. Ini kita sedang lihat 2 minggu terakhir. Kalaupun nanti melebar, kita akan tetap jaga di bawah 3 persen," tambah Febrio.

Saat ini, pihaknya masih menghitung besaran potensi penerimaan pajak yang tak capai target atau shortfall. "Lagi kita hitung. Ini akhir tahun kita coba kalibrasi, teman-teman penerimaan sedang bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penerimaan pajak kemungkinan jauh dari target alias shortfall. Bahkan, di bulan November 2025 kemungkinan pajak belum tentu akan tumbuh subur, namun ada usaha untuk menahan seretnya penerimaan pajak.

Per Oktober 2025 saja penerimaan pajak baru terealisasi Rp 1.459 triliun atau 70,2% dari target sampai akhir tahun Rp 2.076,9 triliun. Realisasi itu turun 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.517,5 triliun.

"Iya shortfall. Cuma kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Ya melebar, ya lebar tapi nggak melebar lebih parah gitu," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

"Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," sambung Purbaya.

Tonton juga video "KPK: Ratusan Kapal Pinisi di Labuan Bajo Beroperasi Ilegal-Tak Bayar Pajak"