.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, Indonesia membuat harga beras dunia turun tajam. Hal ini terjadi karena produksi beras Indonesia melesat.
Zulhas mengatakan, Indonesia sebelumnya merupakan pembeli beras terbesar di dunia, namun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menggenjot produksi beras dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia mulai mengurangi impornya, hingga berpengaruh terhadap harga beras dunia.
"Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu harga beras US$ 650 per tonnya. Sekarang karena kita tidak belanja beras itu di bawah US$ 400. Jadi, pengaruh ke harga dunia luar biasa," kata Zulhas, dalam acara Hari Anti Korupsi Dunia 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas memaparkan, pada 2024 Indonesia impor 4,5 juta ton beras.Pada 2025,Indonesia mencatatkan surplus produksi beras 4,7 juta ton.
"Jadi kita nggak impor lagi, Pak, 4,7 (juta ton) kita surplus tahun ini. Di gudang Bulog sekarang 3,7 juta ton," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkan Zulhas, tercatat pada periode Januari sampai Desember 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54% dibandingkan dengan 2024.
Selaras dengan capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada akhir bulan ini atau awal tahun depan akan mengumumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras.
Rombak Kebijakan
Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menggenjot produksi pangan dan mewujudkan swasembada beras tidak terlepas dari masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dari sisi penyederhanaan birokrasi.
Zulhas mengatakan, sebelumnya birokrasi di Indonesia rumit dan berbelit-belit, salah satunya pada proses penyaluran pupuk. Pemerintah akhirnya memangkas regulasi, dari semula 145 aturan menjadi tinggal tiga.
"Jadi, pupuk sampai sebelum tanam, sebelum tanam pupuk sudah terima. Itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruh terhadap produktivitas itu luar biasa," ujarnya.
Selain pupuk, pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi di lingkup irigasi. Sebelumnya, terdapat pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembangunan irigasi berdasarkan luasan area.
"Kalau 1.000 hektare tugas bupati, gubernur nggak boleh, pemerintah pusat nggak boleh. Jadi kalau nggak ada duit, ya bupati bangun irigasi, tapi jalan menuju irigasi. Irigasinya nggak dibangun. Sehingga irigasi, mulai dari zaman Pak Harto, belum ada perbaikan," kata dia.
Kini aturannya diperbaiki menjadi lebih sederhana. Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dengan aturan ini, pemerintah pusat bisa membantu pembangunan jaringan irigasi.
Zulhas menambahkan, pemerintah juga berhasil menaikkan harga gabah di tingkat petani, dari semula sekitar Rp 5.000 per kg pada tahun 2024 menjadi Rp 6.500 per kg pada 2025. Angka tersebut meningkat sekitar 30% sebagai bagian dari dampak kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Simak juga Video: Produksi Beras RI Tahun 2025 Sudah Melampaui Target
