Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan modernisasi 1.000 kapal perikanan tradisional. Sejalan dengan itu, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang masif.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menargetkan kebutuhan tenaga kerja pada program tersebut mencapai 10.900 orang.
"1.000 kapal ikan tersebut kami akan menyediakan 10.900 tenaga kerja levelnya mulai dari nakhoda sampai ABK (anak buah kapal)," ujar Nyoman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencananya, modernisasi 1.000 kapal ikan dengan kapasitas masing-masing 30 gross tonnage (GT) ditempatkan di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Nyoman tidak akan mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, namun rekrutmen akan difokuskan pada masyarakat di lokasi program KNMP. Pemenuhan kebutuhan awak kapal akan dilakukan melalui job fair, seleksi, pembinaan kompetensi, dan penempatan.
"Saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah karena harapannya dari lokasi-lokasi spesifik di mana program tersebut digelontorkan. Jadi, bukan kita ambil orang luar tapi ambil dari lokasi tersebut," tambah Nyoman.
Tak hanya program tersebut, KKP juga tengah menyiapkan tenaga kerja operasional tambak udang seluas 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Sumba Timur. Proyek ini diprediksi membutuhkan 5.680 tenaga kerja on-farm.
Sama seperti program kapal ikan, tenaga kerja untuk tambak ini juga akan diprioritaskan bagi masyarakat setempat, bahkan lulusan baru SMA juga bisa ditarik. Untuk memastikan kualitas SDM lokal memenuhi standar industri, KKP telah menyiapkan berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan khusus.
"Pendidikan singkat (dilaksanakan) satu hingga dua hari. Ada pendidikan menengah sampai 7 bulan bahkan pendidikan cukup panjang sampai 14 bulan. Pendidikan khusus yg kita lakukan untuk mengisi tenaga kerja on farm dalam rangka operasionalisasi tambak udang tersebut," terang Nyoman.
Tonton juga video "Kementerian KKP Terima Anugerah Ekonomi Kerakyatan 2025"
(rea/ara)










































