.webp)
Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC) melarang impor pesawat tanpa awak atau drone terbaru serta komponen buatan asing dari China. FCC menilai teknologi tersebut menimbulkan risiko besar bagi keamanan nasional AS.
Drone buatan China sudah bertahun-tahun merajai langit AS, mulai dari warga sipil, polisi, hingga pemadam kebakaran sangat bergantung pada teknologi ini. Namun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh FCC pada Selasa akan menutup kemungkinan bagi konsumen AS untuk membeli drone generasi terbaru dari China.
Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi produsen drone terbesar dunia, seperti DJI dan Autel Robotics. Kedua perusahaan tersebut bersama dengan raksasa teknologi dan telekomunikasi Huawei telah dimasukkan ke dalam 'Daftar Terlarang'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aturan ini hanya berlaku bagi drone model baru. FCC menyatakan penggunaan model drone yang sudah dibeli secara legal atau membeli model lama yang sudah mendapatkan izin sebelumnya tidak dilarang.
DJI menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan ini. Sebagai penguasa 70% pasar drone global, produk DJI tidak hanya digunakan oleh penghobi videografi, tetapi juga krusial untuk inspeksi infrastruktur, konstruksi, dan pemantauan tanaman di AS.
Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan ambisi Presiden AS Donald Trump yang ingin melindungi pasar domestik. Pada Juni lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat produksi drone dalam negeri guna melawan gempuran produk China.
"Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan bertindak untuk mengamankan wilayah udara kita dan membangkitkan dominasi drone Amerika. Keputusan hari ini yang tidak mengganggu penggunaan atau pembelian drone yang telah diizinkan sebelumnya," ujar Ketua FCC, Brendan Carr dikutip dari CNN, Selasa (23/12/2025).
Respons DJI
Selama setahun terakhir, DJI telah bersurat kepada para pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. DJI menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya.
"Kami siap bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dan transparan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan menyeluruh," tulis Kepala Kebijakan Global DJI Adam Welsh, dalam surat terbarunya awal bulan ini.
Namun, alih-alih pemeriksaan komprehensif yang diharapkan oleh industri serta produsen drone asal China, FCC mengatakan keputusan itu didasarkan pada penentuan oleh badan antar lembaga eksekutif yang dibentuk oleh Gedung Putih. Badan tersebut menyimpulkan bahwa drone dan komponen buatan luar negeri berpotensi mengawasi, pengambilan data, dan operasi destruktif di wilayah AS.
Juru Bicara DJI menyatakan sangat kecewa dan menganggap tuduhan AS soal kebocoran data tidak berdasar pada bukti konkret.
"Kekhawatiran soal keamanan data DJI tidak didasarkan pada bukti, melainkan hanya mencerminkan sikap proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip pasar terbuka," ujar Juru Bicara DJI.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut langkah AS ini sebagai tindakan diskriminatif. China menuding AS terlalu berlebihan dalam menggeneralisasi isu keamanan nasional untuk menekan perusahaan China.
"AS harus memperbaiki praktik keliru ini dan menyediakan lingkungan yang adil serta non-diskriminatif bagi perusahaan China," kata Lin Jian.
Tonton juga video "Trump Ingin Kuasai Greenland Demi Keamanan, Singgung Rusia-China"
