.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi shock therapy bagi jajaran Kementerian Keuangan.
Sebagai informasi, pada Rabu (4/2) kemarin KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, serta terhadap Bea Cukai di Lampung dan Jakarta.
"Kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di-OTT di Banjarmasin dan Lampung, yang disergap oleh KPK. Ini mungkin jadi shock therapy bagi pegawai kami," ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (4/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menegaskan akan tetap memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang tersangkut kasus. Namun, pendampingan tersebut tidak disertai intervensi terhadap proses penegakan hukum.
Ia juga memastikan tidak akan meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi ke KPK atau Kejaksaan untuk menghentikan perkara. Ia menyinggung praktik ini pernah dilakukan di masa lalu.
"Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian misalnya saya datang ke presiden minta KPK menghentikan kasus, atau Kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu," imbuhnya.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara adil. Artinya, jika terbukti salah maka harus diproses sesuai aturan, dan jika tidak bersalah maka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
"Jadi, saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya salah, kalau nggak ya jangan di-abuse, tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum," tutupnya.
(ily/ara)
