.webp)
Para peneliti di IMF, Florischa Ayu Tresnatri, Akbar Nikmatullah Dachlan, Galuh Chandra Wibowo, and Rifat Pasha menulis sebuah working paper yang berjudul "Stuck in the Middle with You? An Assessment of Income Dynamics in Indonesia" (Desember 2025). Paper ini menyajikan data dan analisa yang panjang dan luas (regional) tentang dinamika kelas menengah di Indonesia.
Sangat menarik mendapati ternyata dinamika tersebut terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca Reformasi. Selain itu paper ini juga mendapati permasalahan struktural yang menimbulkan penyusutan kelas menengah, yang juga akan coba diulas.
Pertumbuhan dan Kejatuhan Kelas Menengah
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gambar di working paper IMF tersebut, yang berjudul Kelas-Kelas Ekonomi di Indonesia, memperlihatkan perjalanan data berbagai kelas ekonomi: poor, vulnerable poor, aspiring middle class, middle class, dan upper class; sebagai%tase total populasi sepanjang tahun 2002 hingga 2024.
Penjelasan klasifikasi kelas-kelas ekonomi tersebut (berdasarkan World Bank) adalah: poor berarti masyarakat yang tingkat konsumsinya di bawah garis kemiskinan (Rp 641 ribu/kapita/bulan); vulnerable poor berarti tingkat konsumsinya di atas garis kemiskinan tapi masih di bawah 1,5 kali garis kemiskinan (Rp 961 ribu/kapita/bulan); aspiring middle class berarti tingkat konsumsinya di antara 1,5 kali garis kemiskinan dan 3,5 garis kemiskinan (Rp 2,2 juta/kapita/bulan); middle class berarti tingkat konsumsinya di antara 3,5 kali garis kemiskinan dan 17 kali garis kemiskinan (Rp 10,8 juta/kapita/bulan); dan upper class berarti tingkat konsumsinya di atas 17 kali garis kemiskinan.
Pada tahun 2002, di era Presiden Megawati, populasi aspiring middle class adalah sebesar 36%, sementara middle class sebesar 5%. Ketika pemerintahan Megawati berakhir di tahun 2004, aspiring middle class jatuh ke 32%, sementara middle class juga jatuh ke 3% populasi, dan vulnerable poor berada di level tertingginya 40% populasi.
Pada 2 tahun era Presiden Megawati ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,7%. Barulah pada periode pertama pemerintahan SBY, kelas menengah mendapatkan momentum pertumbuhannya. Pada tahun 2008 jumlah aspiring middle class bertumbuh hingga mencapai 57% populasi (tertinggi sepanjang Reformasi), sementara middle class bertumbuh ke 12%, dan vulnerable poor jatuh ke titik terendah di 14%. Saat itu, periode 2004-2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9%.
Pada periode ke-2 SBY (2009-2014), rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 5,6%. Ini bersamaan dengan jatuhnya populasi aspiring middle class ke 46% dan semakin bertumbuh populasi middle class ke 18%. Meskipun turun secara rata-rata dalam persentase populasi, aspiring middle class, tetapi karena populasi vulnerable poor (kelas ekonomi di bawah aspiring middle class) juga turun secara landai, ini dapat diduga bahwa sebenarnya terjadi pertumbuhan kelas menengah dari aspiring middle class ke middle class.
Pertumbuhan kelas menengah ini terus terjadi hingga di 4 tahun pertama pemerintahan Jokowi (2015-2018). Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,02%, populasi aspiring middle class sedikit bertumbuh ke kisaran 47%, populasi middle class ke 23% (tertinggi selama Reformasi).
Namun sepanjang 6 tahun berikutnya di akhir pemerintahan Jokowi (2019-2024), ketika rata-rata pertumbuhan ekonomi anjlok ke 3,7% (akibat resesi Pandemi COVID-19), populasi middle class jatuh ke 16% dan populasi aspiring middle class sedikit tumbuh ke 49%, sementara populasi vulnerable poor meningkat ke 25% (dari sebelumnya 20% di 2019).
Berpihak ke Kelas Menengah dan Rentan Miskin
Pada akhir tahun 2024, kelas menengah (aspiring middle class dan middle class) yang sebesar 65% dan kelas rentan miskin (vulnerable poor) yang sebesar 25%, bila dijumlahkan mencapai 90% dari populasi. Berdasarkan perjalanan sejarah ekonomi Reformasi seperti diulas sebelum ini, dinamika di antara keduanya sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Bila pertumbuhan ekonomi di kisaran hanya di kisaran 5% atau di bawahnya (3 atau 4%), maka jumlah populasi kelas menengah akan menyusut dan populasi rentan miskin meningkat. Sementara bila pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,9% ke atas, maka populasi kelas menengah akan membesar dan populasi rentan miskin menyusut.
Ini berarti ada semacam rule of thumb yang muncul dari dinamika antara ukuran kelas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari 5% bila ingin meningkatkan jumlah kelas menengah.
Pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar atau kurang dari 5% menyebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot.
Ini menimbulkan kecurigaan publik, bahwa jangan-jangan angka 5% merupakan rekayasa statistik belaka. Namun saya sendiri berada pada kubu yang memandang bahwa angka 5% itu benar adanya, hanya memang besarannya yang masing belum cukup.
Bila pertumbuhan ekonomi tahun 2026 bisa melaju mendekati 6%, maka dapat diharapkan jumlah kelas menengah akan semakin gemuk dan naiknya produktivitas dari keseluruhan masyarakat dapat menjadi "efek bola salju" yang dapat semakin mendorong ekonomi melaju lebih kencang hingga menyentuh 7% sampai 8% di tahun-tahun berikutnya.
Bila pertumbuhan tinggi yang terjadi, maka populasi miskin dan rentan miskin akan semakin tipis dan kelas menengah makin gemuk dan memperbanyak kelas menengah yang naik tingkat ke kelas atas ekonomi.
Berdasarkan working papers IMF yang menjadi sumber pembahasan artikel ini, ada empat masalah struktural yang terjadi ketika kelas menengah menyusut dalam periode 2019-2024: (1) Turunnya pendapatan riil bulanan pekerja dari rata-rata Rp 1,8 juta tahun 2019 menjadi rata-rata Rp 1,5 juta di tahun 2024; (2) Informalisasi lapangan kerja, semakin banyak pekerja yang keluar dari sektor industri formal menuju sektor informal di perkotaan dan pedesaan; (3) Laju pertumbuhan garis kemiskinan melampaui pertumbuhan konsumsi kelas menengah sejak 2019, sehingga menyebabkan rumah tangga secara drastis melakukan efisiensi; dan (4) Porsi pengeluaran makanan yang meningkat mencapai 35-40% mempersempit ruang fiskal rumah tangga untu menabung dan berinvestasi.
Selain itu terdapat fakta bahwa saat ini sebanyak 60% kelas menengah berpendidikan SMA ke bawah, serta skor PISA Indonesia yang berada di urutan ke- 66 dari 81 negara. Artinya solusi terhadap 4 masalah yang dihadapi kelas menengah juga harus memasukkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, semisal dengan menggratiskan pendidikan tinggi (S1 ke atas) khusus untuk anak-anak kelas menengah dan rentan miskin.
Untuk menyelesaikan masalah pendapatan riil, di dunia industri memang harus terjadi kenaikan upah minimum untuk dapat mengejar kembali level pra COVID-19, menaikkan upah sebesar Rp 300 ribu ditambah inflasi. Jadi misalnya UMP DKI Jakarta yang sebesar Rp 5,7 juta, untuk dapat menaikan upah riil sebesar Rp 300 ribu haruslah terjadi kenaikan UMP minimal 5% (Rp 300 ribu/Rp 5,7 juta) + 2,8% (inflasi) atau total kenaikan sebesar 7,8%.
Angka persentase kenaikan dapat berbeda di tiap daerah, semisal daerah dengan UMP Rp 3 juta-an maka tingkat kenaikan UMP dapat mencaai 12-13%, dan seterusnya. Para pemilik industri harus yakin, bahwa kenaikan UMP akan ujung-ujungnya berdampak positif bagi kelangsungan industri mereka juga, karena daya beli yang meningkat akan meningkatkan permintaan untuk barang dan jasa produksi industri juga.
Baca juga: Kumandang Prabowonomics dari Davos |
Agar meningkatkan pendapatan pekerja di pedesaan secara signifikan caranya adalah dengan mematok agar selisih antara harga jual komoditi pertanian dan harga input (pupuk, pestisida) berada di kisaran 50% (atau perbandingan harga jual komoditi:harga input adalah 3:2). Selain meningkatkan pendapatan pekerja di pedesaan, kebijakan ini akan meningkatkan produksi pangan di Indonesia, sehingga mengakibatkan harga pangan menjadi turun.
Turunnya harga pangan juga dapat dicapai melalui perubahan skema impor pangan untuk komoditas tertentu (bawang putih, gula, kedelai, dan terigu) dari sistem kuota diganti ke sistem tarif. Turunnya harga pangan karena peningkatan produktivitas dan perubahan skema impor akan mengatasi permasalahan ke (4), porsi pengeluaran makanan dapat terus diturunkan. Masalah ke (2), informalisasi lapangan kerja, dapat diatasi dengan industrialisasi-hilirisasi - yang pemerintah dan Danantara terlihat bekerja serius untuk mewujudkannya. Sementara masalah ke (3) dapat diatasi dengan kombinasi peningkatan pendapatan pekerja dan penurunan harga pangan.
Gede Sandra
Pengamat Ekonomi Lingkar Studi Perjuangan
Simak Video "Video BPS: Ekonomi Indonesia Sepanjang 2025 Tumbuh 5,11%"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
