.webp)
Kehadiran toko ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret di desa dianggap penyebab toko kelontong gulung tikar. Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menepis anggapan tersebut.
Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mengungkapkan jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut akibat ekspansi bisnis ritel modern ke desa. Hal ini disampaikan Ketua Umum APKLI Ali Mahsun usai bertemu dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Budi mengatakan saat ritel modern masuk ke desa sekitar 2015, pemerintah telah membuat pola kemitraan. Dalam pola kerja sama ini, distributor ritel modern memasok produk ke toko kelontong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok Toko Kelontong," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).
Menurut Budi, skema tersebut terus dilakukan. Saat ini, dari segi manajemen hingga tampilan produk di toko kelontong juga dibantu oleh ritel modern.
"Nah sekarang tidak sekedar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus," tambah Budi.
Budi menambahkan selama ini skema kemitraan berjalan dengan baik.
"Karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu," jelasnya.
Sebelumnya, menurut Ketua Umum APKLI Ali Mahsun jumlah warung kelontong yang pada 2007 mencapai 6,1 juta unit, kini tersisa hanya 3,9 juta pada awal 2025. Artinya, ada sekitar 2,2 juta warung kelontong yang gulung tikar.
Kondisi ini tak hanya mematikan warung kelontong, tapi juga pasar tradisional. Ali mencatat setidaknya ada 3.500 pasar tradisional yang juga telah gulung tikar.
"2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," ujar ujar Ali di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
(rea/hns)
