.webp)
Vietnam menerapkan sejumlah kebijakan baru sebagai langkah mitigasi dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran sejak Sabtu (28/3). Akibat perang tersebut, harga minyak mentah sempat menguat ke level tertingginya lebih dari US$ 100 per barel pada Senin (9/3) kemarin.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam telah meminta pelaku usaha lokal untuk menerapkan work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga dan gangguan pasokan di Timur Tengah.
Vietnam menjadi salah satu negara di Asia yang terdampak konflik tersebut. Pasalnya negara ini masih sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Skema WFH ini disebut perlu untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dan transportasi di Vietnam. Pemerintah juga meminta pelaku bisnis dan individu untuk tidak menimbun atau berspekulasi terhadap bahan bakar.
Berdasarkan data Petrolimex, harga bensin di negara Asia Tenggara naik 32%, solar 56%, dan minyak tanah 80% sejak akhir bulan lalu. Bahkan sejumlah SPBU di Ibu Kota Hanoi mengalami antrean panjang untuk mobil dan motor hari ini.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh dikabarkan telah menelepon para pemimpin di Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mengamankan pasokan bahan bakar dan minyak mentah.
Sebelumnya, pemerintah Vietnam juga berencana untuk menghapus tarif impor BBM untuk memastikan pasokan di tengah gangguan konflik militer Timur Tengah. Penghapusan tarif diperkirakan akan berlangsung hingga akhir April.
"Solusi penghapusan tarif ini dianggap perlu untuk mendukung bisnis dalam mengamankan sumber pasokan mereka secara proaktif, berkontribusi pada stabilisasi pasar minyak bumi domestik dan memastikan keamanan energi," kata pemerintah Vietnam dikutip dari Reuters, Selasa (10/3/2026).
Diketahui, tarif impor BBM di Vietnam berkisar hingga 20%, dengan sebagian besar impor berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas yang dibebaskan dari tarif. Namun begitu, penghapusan tarif BBM hingga akhir April akan mengurangi pendapatan negara 1,02 triliun dong atau sekitar US$ 39 juta.
(ahi/ara)
