.webp)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tiga bulan ke depan yang dikabarkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum melihat ancaman gelombang PHK besar dalam waktu dekat. Ia mempertanyakan proyeksi gelombang PHK tersebut.
"Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi, maka mana datanya, proyeksinya mana? Yang jelas kalau kami kan terus merangkul ya para mitra-mitra untuk coba menjalankan hak dan kewajiban seperti biasa," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah bijaksana, misalnya tidak menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Dengan kebijakan tersebut, Indah menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran lebih terkait ancaman gelombang PHK dalam waktu dekat.
"Toh kebijakan bapak presiden kan sudah bagus sekali BBM tidak naik. Tidak ada hal-hal yang mestinya memberatkan. Insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke, ekonomi artinya tidak usah terlalu dikhawatirkan," katanya.
Ancaman PHK Massal
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan ada 10 perusahaan yang mulai ancang-ancang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Meski belum terjadi PHK, perusahaan-perusahaan tersebut disebut sudah mulai mengajak pekerja berdiskusi terkait potensi pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perang di Timur Tengah.
"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said Iqbal saat dihubungi detikcom, Selasa (14/4/2026).
Secara keseluruhan, 10 perusahaan tersebut mempekerjakan 9.000 orang. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.
"Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," tambah dia.
Ia menjelaskan, potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya seperti tekstil dan garmen. Industri ini sangat bergantung pada bahan baku impor seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang kini terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.
Kemudian industri otomotif dan elektronik, kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja, terutama karyawan kontrak. Industri berbasis petrokimia seperti plastik juga terdampak karena bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar AS.
"Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan," tutup Said Iqbal.
Tonton juga video "Buruh Wanti-wanti Ancaman PHK Bermotif Perang Timur Tengah"
