Singapura Paling Tidak Kooperatif Melacak Pencucian Uang

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analasis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai Singapura sebagai negara yang paling tidak kooperatif dalam melacak pencucian uang. Padahal banyak dana hasil korupsi di Indonesia yang ditempatkan di Singapura.Demikian disampaikan Ketua PPATK Yunus Husein disela-sela workshop wartawan di Hotel Novotel Bogor, Sabtu (27/10/2007)."Singapura harusnya bisa bekerjasama dengan Indonesia dalam memberikan informasi mengeai placement (penempatan) uang (hasil pencucian uang) disana, karena banyak uang hasil korupsi Indonesia dibawa ke Singapura," ujarnya.Menurut Husein, sikap tidak kooperatifnya pemerintah Singapura untuk melacak uang 'kotor' asal Indonesia semakin terlihat dengan kemauan negara-negara yang menganut sistem perbankan tertutup untuk berkoordinasi melakukan pelacakan uang asal Indonesia. Bahkan negara-negara seperti Cayman Iisland, Mauritius dan Virgin Island yang merupakan negara tempat didirikannya perusahaan-perusahaan 'siluman' sudah memberikan laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan.Sikap positif mendukung pemberantasan pencucian uang juga ditunjukkan negara-negara besar di Eropa. Walaupun belum memiliki kerjasama secara langsung dengan Indonesia, banyak negara Eropa proaktif dalam melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan."Kalau Swis, Perancis dan Inggris mereka belum ada kerjasama secara langsung dengan Indonesia, tapi mereka sudah memiliki sistem transaksi yang baik dan terorganisir rapi jadi tanpa diminta pun mereka proaktif secara spontan memberikan laporan kepada negara yang bersangkutan bila ada transaksi keuangan yang mencurigakan," kata Direktur Hukum PPATK Iktut Sudiharsa. (ard/ir)