Trump Ancam Tarif Tinggi ke Inggris Gara-gara Pajak Digital

Trump Ancam Tarif Tinggi ke Inggris Gara-gara Pajak Digital

Retno Ayuningrum - detikFinance
Minggu, 26 Apr 2026 16:00 WIB
WASHINGTON, DC - APRIL 16: U.S. President Donald Trump speaks to the media before boarding Marine One on the South Lawn of the White House on April 16, 2026 in Washington, DC. President Donald Trump is traveling to Las Vegas, Nevada to promote the ta
Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberikan tarif impor tinggi ke Inggris jika pajak layanan digital bagi perusahaan teknologi asal AS tak dicabut. Inggris telah menerapkan pajak digital sejak 2020.

Mengutip CNBC International, Minggu (26/4/2026) aturan ini memungut 2% dari pendapatan mesin pencari, media sosial, hingga online marketplace yang meraup untung dari pengguna di Inggris. Perusahaan teknologi besar, seperti Google (Alphabet), Meta, hingga Apple jadi sasaran pajak ini.

Berbicara dari Ruang Oval pada Kamis waktu setempat, Trump mengkritik keras kebijakan tersebut. Ia menyebut pihak-pihak yang menargetkan perusahaan Amerika hanya demi meraup keuntungan dengan mudah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah memantau hal itu. Kami bisa membalasnya dengan sangat mudah, hanya mengenakan saja tarif besar untuk Inggris. Jadi, sebaiknya mereka hati-hati," ujar Trump.

Ia menegaskan tarif impor besar akan dikenakan kepada Inggris jika tuntutannya tidak dipenuhi. Namun, hingga kini Trump belum merinci berapa besaran tarif yang akan diterapkan.

ADVERTISEMENT

"Kalau mereka tidak mencabut pajak itu, kami kemungkinan besar akan mengenakan tarif besar pada Inggris," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Partai Buruh menilai, pajak ini menjadi mesin uang yang penting bagi kas negaranya. Tercatat, pajak digital ini berhasil menyumbang pendapatan hingga £800 juta pada tahun fiskal 2024-2025.

Kebijakan pajak ini tetap tidak berubah saat AS dan Inggris menyepakati perjanjian dagang pada Mei tahun lalu. Namun, Trump menilai awal bulan ini bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut bisa diubah.

(acd/acd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads