.webp)
Industri petrokimia dan plastik dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat. Meski hingga kini belum ada laporan pemutusan hubungan kerja (PHK), kalangan buruh mulai mewanti-wanti potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan.
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan sejauh ini belum ada anggota yang melakukan PHK. Namun, di sisi lain, serikat pekerja melihat sinyal efisiensi mulai muncul di sejumlah perusahaan seiring tekanan biaya dan kondisi global.
"Mengenai PHK, ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK," kata Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Gatot Subroto, Selasa (5/5) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal ini, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sudah sewajarnya jika para pengusaha akan mengelak saat ditanya soal PHK massal.
Namun, menurutnya risiko pemangkasan jumlah pekerja dalam tiga bulan ke depan belum hilang seiring tekanan pada sejumlah sektor industri, termasuk plastik, imbas konflik di Timur Tengah.
"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK. Jadi nggak mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu tiga bulan ke depan," ujar Said di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).
Said mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima informasi terkait potensi PHK massal dari 10 perusahaan di berbagai sektor. Informasi ini didapat dari para buruh, yang menyebut manajemen telah memberi sinyal efisiensi kepada serikat pekerja di tingkat pabrik.
"Ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI. Itu kemungkinan akibat perang kalau masih berlanjut, karena biaya energi kan tinggi," ujar Said.
Isu PHK Massal Industri Plastik
Sebagai informasi, sebelumnya Said Iqbal sempat mengingatkan adanya potensi PHK massal dalam tiga bulan ke depan imbas konflik di Timur Tengah. Informasi ini didapat dari para buruh di lapangan.
Menurutnya, ancaman PHK paling terasa di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Kemudian sektor kedua yang terancam adalah industri plastik akibat lonjakan harga bahan baku impor seiring pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester, dan sebagainya," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5/2026).
"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak yang impor. Begitu diproduksi, impor berarti beli barangnya pakai dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah. Saat rupiah melemah terhadap dolar, ya buntung. Makanya harga plastik naik," jelasnya.
Namun kabar potensi PHK massal ini sedikit bertentangan dengan yang disampaikan Inaplas. Menurut mereka, tekanan pada sektor industri sudah terjadi sejak sebelum konflik Iran vs AS-Israel pecah pada akhir Februari 2026.
Meski demikian, Ketua Inaplas Suhat Miyarso memastikan tidak ada perusahaan sektor petrokimia dan plastik yang melakukan PHK hingga saat ini. Informasi ini juga didapat dari para anggota asosiasi.
"Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengatakan para anggota asosiasi tidak ada yang melakukan atau berencana melakukan PHK, terutama di industri petrokimia dan pengolahan plastik. Sebab para pengusaha masih memiliki banyak pelanggan.
"Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook yang akan dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelasnya.
Lihat juga Video: Buruh Wanti-wanti Ancaman PHK Bermotif Perang Timur Tengah
