Bantu BPS, Pemerintah Bentuk Forum Masyarakat Statistik

Jakarta - Forum Masyarakat Statistik (FMS) akhirnya dibentuk pemerintah. Forum ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan Pusat Statistik.Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi kinerja FMS dan BPS. "Melihat integritas dan ketokohan para anggota FMS, masyarakat luas tidak perlu khawatir pemerintah akan mempengaruhi objektivitas data yang dihasilkan BPS. Kalau mengintervensi mereka, malah bisa jadi bumerang buat pemerintah," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (7/11/2007).Ke-25 anggota FMS berasal dari unsur tokoh masyarakat, praktisi, pakar dan pejabat pemerintah. Mereka adalah Adrianus Mooy, Armida Alisyahbana, Aviliani. Bambang Widianto, Bustanul Arifin, Erwidodo, Hermanto Siregar, Herman Sudarsono, Hidayat Syarif, Insukindro, Iwan Dermawan Hanafi, Kusmadi Saleh, Mardiasmo, Mohammad Arsyad Anwar, Mohammad Chatib Basri, Mohammad Ikhsan, Raden Pardede, Sharip Cicip Sutardjo, Slamet Seno Adji, Slamet Sutomo, Sudarno Sumarto, Suryopratomo, Susiyati B. Hirawan, Triono Widodo, dan Umar Juoro."FMS ini kita harapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak yang berkompeten untuk peningkatan data statistik. Forum ini bersifat nonstruktural dan independen," ujar Paskah.Lebih lanjut, Pak Paskah menjelaskan forum ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan bukan atas keinginan pemerintah.Kepala BPS Rusman Heriawan menyambut baik kehadiran FMS sebagai DPR-nya BPS. BPS melihat FMS ini sebagai mitra di dalam rangka me-review berbagai hal terkait dengan angka-angka yang dihasilkan BPS. Namun, ia menegaskan, tidak ada hak istimewa bagi anggota FMS untuk mengetahui lebih dahulu mengenai angka-angka atau data yang akan dirilis BPS."FMS akan berkerja me-review berbagai hal terkait dengan latar belakang, proses, sampai data itu dihasilkan. Jadi titik berat FMS lebih pada aspek integritas BPSdalam menghasilkan data yang selama ini makin luas diminati para pengguna data, baik kalangan pemerintah maupun swasta," ujarnya. (ddn/qom)