Karyawan Berontak Usai Amazon PHK 30.000 Orang Gegara AI

Karyawan Berontak Usai Amazon PHK 30.000 Orang Gegara AI

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 05 Jun 2026 10:51 WIB
SANTA MONICA, CA - SEPTEMBER 6:  The Amazon logo is projected onto a screen at a press conference on September 6, 2012 in Santa Monica, California.  Amazon unveiled the Kindle Paperwhite and the Kindle Fire HD in 7 and 8.9-inch sizes. (Photo by David
Amazon/Foto: GettyImages
Jakarta -

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal demi mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terus menggerogoti industri di Amerika Serikat (AS), salah satunya raksasa e-commerce, Amazon.

Tercatat dalam delapan bulan terakhir perusahaan telah menghabiskan dana US$ 200 miliar atau Rp 3.609,8 triliun (kurs Rp 18.049) sebagai modal investasi pengembangan pusat data AI raksasa di Seattle.

"Dilaporkan bahwa tahun ini, Amazon menghabiskan US$ 200 miliar untuk modal, sebagian besar dialokasikan untuk pusat data dan AI," kata insinyur perangkat lunak di Amazon Web Services, Patrick Schloesser, dikutip dari CNBC, Jumat (5/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masalahnya, suntikan dana investasi sebesar ini malah disertai dengan PHK massal yang ditujukan untuk menjaga efisiensi perusahaan. Alhasil sekitar 30.000 karyawan menjadi korban dari ambisi Amazon dalam pengembangan AI.

ADVERTISEMENT

"Para pemimpin di perusahaan saya telah memberhentikan 30.000 karyawan perusahaan dalam delapan bulan terakhir. Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa perusahaan teknologi besar sangat ingin membangun kapasitas komputasi sebanyak mungkin, secepat mungkin," sambungnya.

Atas dasar inilah sekelompok insinyur Amazon, termasuk Schloesser, hadir dalam sidang Dewan Kota Seattle pada Rabu (3/6) kemarin untuk menyuarakan ketidakpuasan dan penolakan mereka terhadap rencana pengembangan pusat AI di kota tersebut.

Schloesser, yang telah bekerja di Amazon selama hampir enam tahun, kemudian juga mendesak para pejabat Seattle mewajibkan pengembang pusat data AI berkomitmen menggunakan energi terbarukan untuk memasok daya ke fasilitas dan tidak lagi menggunakan perjanjian kerahasiaan atau perusahaan fiktif saat mengumumkan proyek baru.

"Anda harus menyediakan pekerjaan yang layak untuk membangun hal-hal ini, dan Anda harus membayar pajak baru yang mendanai pekerjaan kota setiap kali Anda melakukan PHK besar-besaran," kata Schloesser.

Amazon Buka Suara

Sementara itu seorang juru bicara Amazon mengatakan bahwa perusahaan menghormati hak rekan-rekannya untuk menyuarakan pendapat mereka. Terlepas dari itu, Seattle merupakan salah satu kota yang masuk dalam daftar wilayah yang berupaya membatasi pertumbuhan pusat data AI.

Para pejabat di Seattle memberikan suara untuk menyetujui moratorium satu tahun terhadap pembangunan pusat data kecerdasan buatan skala besar baru guna memberi waktu bagi kota untuk mengatur proyek-proyek tersebut.

Usulan ini muncul setelah empat pengembang mendekati penyedia utilitas lokal untuk menawarkan pembangunan lima fasilitas AI skala besar di Seattle termasuk raksasa e-commerce Amazon. Sementara dua dari para pengembang tersebut kemudian menarik proposal mereka setelah mendapat kecaman publik.

"Saat ini, kami tidak memiliki rencana untuk membangun pusat data di dalam batas kota Seattle. Di seluruh komunitas tempat kami mengoperasikan pusat data, kami berkomitmen untuk menjadi tetangga yang bertanggung jawab, berinvestasi dalam pembangunan ekonomi lokal sambil memprioritaskan efisiensi air dan energi yang melebihi standar industri," kata juru bicara Amazon.

Amazon juga menyatakan pihaknya terus mengevaluasi kembali cara pengoperasian pusat datanya, termasuk berupaya untuk menggunakan energi bebas karbon dan membuatnya lebih hemat energi. Raksasa e-commerce ini mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk mengembalikan lebih banyak air ke masyarakat daripada yang digunakan di pusat datanya pada tahun 2030.

Sebagai tambahan informasi, menurut Konferensi Nasional Legislatif Negara Bagian, saat ini 14 negara bagian sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan menunda atau melarang pusat data baru. Sebuah laporan dari Data Center Watch menemukan bahwa pada tahun 2025, setidaknya US$ 156 miliar atau Rp 2.815,64 triliun proyek pusat data diblokir atau ditunda di tengah penentangan dan litigasi lokal.

Sementara penyedia layanan teknologi berskala besar (hyperscaler) yang menjadi motor penggerak pengembangan pusat data AI tampak tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebut saja ada Amazon, Microsoft, perusahaan induk Google yakni Alphabet, dan Meta telah mengalokasikan sekitar US$ 700 miliar pada 2026 ini untuk belanja modal yang sebagian besar terkait infrastruktur AI.

Halaman 2 dari 2
(igo/ara)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads