Cuma 3 Pemda Yang Bisa Bikin Laporan Keuangan Benar

Jakarta - Surabaya, Sambas dan Pontianak tercatat sebagai tiga daerah yang pemerintahnya mampu membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan baik dan benar.Ketiganya akhirnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mencatat dari 480 entitas daerah yang ada di Indonesia, hanya 3 daerah itu LKPD-nya sesuai standar.Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI Hasan Bisri dalam acara Media Workshop BPK di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/11/2007). "Tentunya ketiga daerah ini perlu diberikan apresiasi karena bisa mempertanggungjawabkan anggarannya dengan baik," tambahnya. Memang dari 480 entitas daerah yang ada, sampai dengan semester I 2007 hanya 362 entitas daerah yang sudah menyerahkan LKPD dan sudah diperiksa oleh BPK, sementara sisanya belum menyerahkan. Hasan mengungkapkan, kelemahan daerah dalam membuat LKPD cukup banyak, salah satunya adalah daerah seringkali terlambat dalam mengesahkan APBD.Bahkan sampai bulan Juli-Agustus 2007 ada yang belum disahkan dan untuk menyiasatinya Pemda seringkali melakukan kas bon. "Dan inilah yang seringkali tidak dipertanggungjawabkan dan akhirnya menjadi permasalahan," tuturnya. Selain itu, Hasan mengatakan bahwa daerah seringkali mengabaikan tata kelola anggarannya dengan baik sehingga LKPD tidak dibuat dengan benar. "Undang-undang kita juga tidak mengatur adanya sanksi bagi pemda yang mendapat opini disclaimer dari BPK, atau kalau mereka terlambat membuat LKPD seharusnya juga dikenakan sanksi," jelasnya. Hasan mengatakan kompetensi SDM pemda di bidang keuangan belum memadai sehingga banyak pemda yang belum bisa membuat LKPD sesuai standar. Namun, Hasan mengakui dalam melakukan pemeriksaan LKPD, BPK juga mempunyai kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah kurangnya tenaga audit untuk memeriksa LKPD dari 480 entitas daerah yang ada. "Hal ini menyebabkan pemeriksaan diperiksa tidak tepat waktu, saat ini dari 33 provinsi, kita sudah mempunyai 24 perwakilan di daerah dan akhir 2007 ini akan bertambah 4 perwakilan lagi," ujarnya. (dnl/ir)