.webp)
Pernyataan ekonom senior Chatib Basri bahwa Indonesia tahun 2026 tidak sedang menuju krisis seperti tahun 1998 pada dasarnya layak diapresiasi. Secara makroekonomi, Indonesia memang jauh lebih kuat dibandingkan era krisis moneter.
Rezim nilai tukar yang fleksibel, perbankan yang lebih sehat, cadangan devisa yang lebih kuat, serta kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko valuta asing menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berada di tepi jurang seperti tiga dekade yang lalu.
Namun, justru di tengah optimisme tersebut muncul pengakuan yang jauh lebih penting daripada perdebatan mengenai kurs rupiah, defisit fiskal, atau ancaman resesi. Chatib Basri mengakui bahwa kelompok yang paling tertekan selama tujuh tahun terakhir adalah kelompok masyarakat berpendapatan menengah, khususnya desil 5 hingga desil 8.
Pada hemat saya, penjelasan CB adalah sebuah pengakuan yang jujur bahwa selama ini kebijakan ekonomi kita lebih memihak kepada kelompok atas dan teratas, dan bawah dan terbawah, namun EGP (emang gue pikirin) dengan kelas menengah. "Pengakuan" ini seharusnya mengguncang kesadaran para perumus kebijakan ekonomi.
Sebab jika pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi relatif terkendali, sistem keuangan stabil, bantuan sosial terus diperluas, dan investasi terus didorong, mengapa justru kelas menengah mengalami pertumbuhan negatif? Bahkan, efek dominonya berlanjut dengan jatuhnya daya beli kelas menengah secara agregat, yang menekan ketahanan ekonomi Indonesia secara mikro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini yang dibaca oleh pengamat dan pelaku ekonomi internasional, dan menghentak dua indikator ekonomi yang menjadi etalase ekonomi modern: jatuhnya nilai mata uang dan merosotnya secara drastis pasar modal.
Isu Keilmuan
Pertanyaan tersebut membawa kita kepada kemungkinan yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka: jangan-jangan persoalan Indonesia bukan lagi persoalan teknis ekonomi, melainkan persoalan teoritis. Jangan-jangan yang sedang kita hadapi adalah kemiskinan teori ekonomi yang kemudian melahirkan kemiskinan kebijakan ekonomi. Karena kebijakan adalah anak dari teori, maka kebijakan yang memiskinkan juga adalah anak teori yang miskin -dan memiskinkan.
Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia bergerak dalam pola yang relatif konsisten. Negara memberikan berbagai fasilitas bagi pemilik modal dan investor dengan asumsi bahwa mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp 7.768 T! |
Pada saat yang sama, negara memperluas berbagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok miskin melalui subsidi, bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan program-program kesejahteraan lainnya.
Dari sudut pandang ekonomi arus utama, strategi ini tampak masuk akal. Kelompok atas dipandang sebagai penggerak investasi dan pencipta lapangan kerja. Kelompok bawah dipandang sebagai kelompok yang harus dilindungi demi menjaga stabilitas sosial dan memenuhi amanat keadilan sosial.
Namun ada satu kelompok yang nyaris hilang dari radar kebijakan publik: kelas menengah. Padahal merekalah pembayar pajak terbesar, pembeli rumah, konsumen utama, penggerak usaha kecil dan menengah, pembiaya pendidikan anak-anak bangsa, dan tulang punggung konsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mereka tidak cukup kaya untuk menikmati keuntungan besar dari kenaikan aset dan ekspansi modal. Mereka juga tidak cukup miskin untuk menjadi sasaran utama program perlindungan sosial. Akibatnya, ketika biaya pendidikan meningkat, harga rumah melonjak, biaya kesehatan membesar, dan lapangan kerja formal semakin sulit diperoleh, kelompok inilah yang pertama kali merasakan tekanan. Secara ironis, mereka adalah kelompok yang paling banyak menopang negara, tetapi paling sedikit memperoleh perlindungan negara.
Dari sini muncul sebuah kesimpulan yang tidak nyaman tetapi perlu dikemukakan. Kebijakan ekonomi Indonesia selama ini cenderung menguntungkan kelompok atas dan kelompok bawah sekaligus, sementara kelas menengah dibiarkan berjuang sendiri.
Kelompok atas memperoleh berbagai manfaat dari ekspansi ekonomi, pertumbuhan aset, akses terhadap modal, serta berbagai insentif kebijakan. Kelompok bawah memperoleh perlindungan melalui berbagai program bantuan sosial. Sementara kelas menengah berada di wilayah abu-abu: tidak cukup kaya untuk diuntungkan, tidak cukup miskin untuk ditolong.
Padahal secara ekonomi, kelas menengah merupakan konsumen terkuat. Ketika kelas menengah melemah, daya beli nasional melemah. Ketika daya beli melemah, pasar domestik menyusut. Ketika pasar menyusut, investasi kehilangan insentifnya. Ketika investasi kehilangan pasar, pertumbuhan kehilangan fondasinya.
Dalam pengertian tersebut, kejatuhan ekonomi Indonesia tidak dimulai dari runtuhnya rupiah, anjloknya IHSG, atau naiknya CDS. Kejatuhan ekonomi Indonesia dimulai ketika kelas menengah kehilangan kemampuannya menjadi motor konsumsi, investasi rumah tangga, dan mobilitas sosial.
Lebih jauh lagi, keberhasilan perlindungan sosial terhadap kelompok miskin pun tidak boleh dipahami secara berlebihan. Bantuan sosial penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin. Namun bantuan sosial pada dasarnya adalah instrumen mitigasi, bukan instrumen transformasi. Ia membantu masyarakat bertahan hidup, tetapi tidak selalu mampu mengubah struktur ekonomi yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri.
Karena itu, teori ekonomi yang benar bukanlah teori yang sekadar memihak kelompok kaya atau menolong kelompok miskin. Teori ekonomi yang benar adalah teori yang memperkuat kelas menengah, menjaga daya saing kelompok atas, dan membantu kelompok bawah naik kelas secara berkelanjutan.
Lagi-lagi, Kelas Menengah
Kelas menengah harus menjadi titik berat pembangunan.Mengapa? Karena sejarah pembangunan modern menunjukkan bahwa tidak ada negara maju tanpa kelas menengah yang kuat. Masalahnya kemudian menjadi lebih serius ketika kita memasuki wilayah ekonomi politik.
Dalam praktik politik modern, kelompok pemilik modal memiliki pengaruh besar karena mereka mengendalikan investasi dan sumber daya ekonomi.
Pada saat yang sama, kelompok masyarakat miskin memiliki nilai elektoral yang tinggi karena jumlah mereka yang besar. Di antara keduanya terdapat kelas menengah yang relatif mandiri, kritis, dan sulit dimobilisasi melalui patronase politik.
Akibatnya, kelas menengah sering kali menjadi kelompok yang secara politik paling tidak menarik untuk diperebutkan. Mereka tidak memiliki kekuatan modal sebesar kelompok atas, dan tidak memiliki daya tarik elektoral sebesar kelompok bawah.
Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa banyak kebijakan ekonomi tampak lebih sensitif terhadap kepentingan modal maupun kepentingan elektoral dibandingkan terhadap kebutuhan kelas menengah.
Tentu ini bukan berarti terdapat konspirasi yang disengaja. Namun struktur insentif politik sering kali menghasilkan konsekuensi yang sama. Para pembuat kebijakan lebih mudah memperoleh legitimasi dengan menciptakan iklim yang menguntungkan pemilik modal dan memperluas bantuan kepada masyarakat miskin daripada membangun strategi jangka panjang untuk memperkuat kelas menengah.
Akibatnya, kebijakan ekonomi berkembang menjadi semacam kompromi antara kepentingan modal dan kepentingan elektoral, sementara kelas menengah menjadi korban yang nyaris tak terlihat. Di sinilah kritik yang lebih mendasar perlu diajukan.
Apakah masalahnya terletak pada para ekonom? Belum tentu (meski dapat juga "bisa saja"). Mungkin masalah yang lebih besar justru terletak pada teori ekonomi yang mereka gunakan. Selama puluhan tahun Indonesia relatif setia kepada paradigma ekonomi arus utama yang didominasi pemikiran neoklasik. Stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, liberalisasi perdagangan, efisiensi pasar, dan iklim investasi menjadi mantra pembangunan yang hampir tidak pernah dipertanyakan.
Namun jika setelah puluhan tahun penerapan paradigma tersebut kelas menengah justru mengalami tekanan yang berkepanjangan, bukankah kita perlu mulai mempertanyakan teori yang mendasarinya?
Joseph Stiglitz telah lama menunjukkan bahwa pasar tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang adil. Thomas Piketty memperlihatkan bahwa akumulasi modal cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan. Dani Rodrik mengingatkan bahwa tidak ada resep ekonomi universal yang berlaku untuk semua negara. Sementara Ha-Joon Chang menunjukkan bahwa negara-negara maju sendiri berkembang melalui berbagai bentuk proteksi dan intervensi negara yang kini justru mereka larang bagi negara berkembang.
Artinya, kritik terhadap ekonomi arus utama bukanlah kritik yang lahir dari ketidaktahuan. Kritik tersebut justru lahir dari para ekonom kelas dunia yang memahami keterbatasan paradigma yang mereka warisi. Karena itu, Indonesia tidak boleh lagi memperlakukan teori ekonomi arus utama sebagai dogma yang tidak boleh dipertanyakan.
Teori ekonomi adalah alat. Ia bukan agama. Ia bukan kitab suci. Ia harus diuji terhadap kenyataan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa kelas menengah melemah, daya beli menurun, mobilitas sosial tersendat, dan ketimpangan tetap bertahan, maka teori yang digunakan harus berani dievaluasi.
Pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan China menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir dari kepatuhan membabi buta terhadap teori ekonomi dominan. Negara-negara tersebut justru berhasil karena berani mengembangkan model yang sesuai dengan kebutuhan nasional mereka sendiri.
Sebagian besar teori pembangunan berbicara tentang kemiskinan atau ketimpangan. Cara pandang yang perlu diubah menjadi menempatkan kelas menengah sebagai variabel utama pembangunan. Ini menarik karena secara historis Jepang menjadi kuat setelah membangun kelas menengah pasca perang; Korea Selatan berkembang melalui ekspansi kelas menengah industri; Taiwan membangun kelas menengah melalui reformasi agraria dan industrialisasi;Singapura membangun kelas menengah melalui perumahan dan pendidikan.
Mereka membangun negara yang mengorkestrasi pembangunan, bukan sekadar mengawasi pasar. Negara bertindak sebagai konduktor. Pasar tetap penting, tetapi pasar tidak dibiarkan menentukan arah bangsa. Arah bangsa ditentukan oleh tujuan nasional.
Ekonomi pasar yang "membela" kelompok atas dan paling atas, atas nama pertumbuhan ekonomi instan, dan "membeli" kelompok bawah dan terbawah, untuk memastikan dukungan politik saat berkuasa dan menabung suara saat pemilu, yang selama ini kita punya, perlu didefinisikan kembali. Dan ini adalah masalah keilmuan, bukan praktek politik; yaitu tatkala keilmuan ekonomi kawin-mawin secara harmonis dan bersimbiosis, dan menghasilkan kerusakan yang kini kita temui, meski banyak kita ingkari.
Jadi, Indonesia membutuhkan keberanian intelektual, khususnya intelektual ekonomi. Kita punya banyak intelektual ekonomi, namun yang hari ini, tidak cukup lagi. Perlu kesediaan untuk menemukan Kembali teori ekonomi untuk Indonesia. Kita tidak membutuhkan penolakan terhadap ekonomi modern. Kita membutuhkan keberanian untuk mengindonesiakan ekonomi modern.
Kita membutuhkan teori ekonomi Indonesia. Teori yang berangkat dari realitas sosial Indonesia. Teori yang memahami bahwa kelas menengah bukan sekadar kategori statistik, melainkan fondasi bangsa. Teori yang melihat pertumbuhan sebagai alat, bukan tujuan. Teori yang mengukur keberhasilan bukan hanya dari angka PDB, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup bermartabat.
Pembelajaran
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang harus dijawab bukanlah apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lima, enam, atau Bahkan delapan persen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: pertumbuhan itu untuk siapa? Jika pertumbuhan hanya memperkuat kelompok atas dan sekadar menjaga kelompok bawah tetap bertahan hidup, sementara kelas menengah terus mengalami erosi, maka sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekadar krisis ekonomi.
Indonesia sedang menghadapi krisis paradigma. Dan setiap kebijakan yang lahir dari paradigma yang keliru pada akhirnya akan menghasilkan kesalahan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, tugas terbesar para ekonom Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan.
Tugas terbesar mereka adalah menemukan kembali teori ekonomi yang mampu menjelaskan Indonesia, melayani Indonesia, dan membangun Indonesia.
Bukan sekadar mengulang teori yang dibangun untuk menjelaskan bangsa lain. Kita pernah punya Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, dan Faisal Basri. Mereka sudah memulai, dan sudah sama-sama berpulang, mereka yang "dihabisi" oleh rejim saat lalu. Hari ini, rejim perlu memberi ruang kepada intelektual ekonomi Indonesia, untuk membangun teori ekonomi untuk Indonesia -yang bukan teori ekonomi untuk rejim kekuasaaan Indonesia.
Untuk menjadi acuan kebijakan ekonomi Indonesia baru yang benar dan tidak sekadar menjadi turunan teori ekonomi arus utama yang terbukti tidak memberhasilkan Indonesia sebagaimana dikehendaki. Toh, jika kebijakan ekonomi oleh rejim yang berkuasa memang untuk Indonesia, meski berbeda dengan teori ekonomi arus-utama, mereka juga yang mendapatkan keuntungan politik.
Dan, itu fair. Jadi, jangan pernah merasa, upaya menuju ke sana adalah upaya menjatuhkan kewibawaan rejim, apalagi melawan rejim. Rekomendasi ini pun juga jauh dari pikirkan tersebut.
Riant Nugroho
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia
Simak Video "Video Prabowo: Katanya Negara Tambah Kaya, Kok Rakyat Miskin Tambah?"
[Gambas:Video 20detik] (ang/ang)
