Pembatasan Bensin Boleh, Asal...

Jakarta - Pemilik mobil harus siap dengan rencana pemerintah yang akan membatasi pemakaian bensin mobil pribadi. Rencana itu ternyata mendapat dukungan dari produsen mobil tapi dengan satu syarat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepakat dengan rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan premium di mobil pribadi. Syaratnya Pertamina harus siap menyediakan infrastruktur SPBU untuk pertamax dan pertamax plus di seluruh Indonesia. "Harusnya memang dibatasi untuk bahan bakar bersubsidi. Masalahnya apakah Pertamina sudah siap, SPBU diluar kota Jakarta punya fasilitas pengisian pertamax dan pertamax plus. Apa kita kalau keluar kota perlu bawa jerigen," ungkap Sekjen Gaikindo Freddy Sutrisno dalam perbincangannya dengan detikFinance, Jumat (16/11/2007).Freddy khawatir pembatasan tersebut mengalami kendala seperti saat pabrikan mobil memproduksi mobil mewah yang khusus menggunakan bahan bakar solar berkualitas dengan kadar sulfur rendah 500 ppm. Untuk solar bersubsidi kadar sulfurnya 3.500 ppm, produsen mobil sudah memproduksi mobil yang bahan bakarnya harus berkadar sulfur rendah yakni dengan Pertadex yang harganya Rp 7.500 perliter. "Tapi masalahnya di Jakarta baru 10 SPBU yang ada Pertadex. Akhirnya pemakai tetap pakai solar karena kesulitan mencari, apalagi harga solar cuma Rp 4.500 per liter," urai Freddy.Freddy menambahkan sebenarnya hampir seluruh pabrikan mobil yang menjual mobilnya dengan harga di atas Rp 200 juta sudah mengharuskan bahan bakarnya dengan oktan tinggi. Yaitu oktan 92 dan 94 yakni pertamax dan pertamax plus. Sedangkan premium bersubsidi kadar oktan hanya 88. Apabila pemilik mobil membandel tetap menggunakan premium konsekuensinya dalam waktu lima tahun kedepan kualitas mesin mobil tersebut menurun. Namun karena kesulitan mencari Pertamax dan Pertamax plus di luar kota tetap saja pemilik mobil mengisinya dengan bahan bakar premium."Perlu di cek ke Pertamina apakah jaringan SPBU diluar Jakarta, Bandung dan Semarang sudah ada yang menjual Pertamax dan Pertamax plus, kalau tidak. Sama saja pasti tetap kasusnya seperti Pertadex, orang pasti punya cara untuk bisa melakukan penyimpangan kecuali pemerintah sudah siap dengan pengawasan," tambahnya.Menurutnya pemerintah harus mencontoh sistem pengendalian kendaraan di Singapura yang biasanya melakukan uji coba dulu beberapa tahun, apabila sudah siap baru diterapkan."Kalau orang Indonesia kan compromise banget, baru di uji coba hari ini, besoknya sudah berjalan, meski segala sesuatunya belum siap," keluhnya. (arn/ir)