.webp)
"Dengan diskusi panel ini diharapkan penyelenggaran negara nantinya berjalan dengan semakin baik. Kita tahu memang permasalahan pokok di negara kita, kalau masalah seminar dan diskusi kita selalu nomor 1, nggak kalah dengan negara lain, tapi implementasinya tidak," ujar Kalla yang disambut tawa hadirin.
Kelakar itu disampaikannya saat membuka diskusi panel bertajuk 'Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam RPJMM 2004-2009 melalui percepatan penyusunan dan penerapan standar layanan minimal dan optimalisasi pengadaan barang dan jasa' di Gedung BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (22/11/2007).
Menurut Kalla, sebagai 'juara' diskusi dan seminar, Indonesia seharusnya mengimbanginya dengan implementasi yang baik.
Terkait penyelenggaran negara, Kalla menggarisbawahi bahwa kondisi saat ini sudah berbeda dengan zaman orde baru dulu. Jika dulu sentralistis, maka sekarang penyelenggaraan negara sudah diserahkan ke daerah melalui otonomi daerah. Daerah pun sudah membuat kebijakannya sendiri-sendiri.
"Kedua, sekarang sudah masa keterbukaan, jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, contohnya kekayaan saya saja media sudah tahu. Menteri yang lain, pokoknya semua sekarang sudah terbuka. Sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi," tambah Kalla.
Untuk mengontrol kebijakan dalam penyelenggaraan negara seperti pengadaan barang dan jasa dan juga penggunaan anggaran, menurut Kalla hal itu menjadi salah satu tugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Peranan BPKP semakin meningkat, terutama di daerah dengan sistem otonomi sekarang. Pokoknya bagaimana supaya tidak terjadi korupsi," tambahnya.
Dalam penyelenggaran negara dan pengadaan barang dan jasa, menurut Kalla juga ada peraturannya.
"Tapi saya lupa peraturan-peraturan yang ada apa saja. Itu juga tuh, di dunia nomor 1 masalah peraturan. Ada Kepmen, SK dirjen pun ada, satu-satunya peraturan yang nggak ada adalah Kepwapres. Jadi banyak lah aturannya di Indonesia, harus dihafalin," canda Kalla. (qom/ir)
