Pemilihan komisaris beberapa BUMN jadi sorotan. Sebab, beberapa orang yang menjadi komisaris dinilai kurang cocok untuk menempati jabatan tersebut, baik dari sisi pengalaman maupun kompetensinya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara soal hal ini. Dia mengatakan pemilihan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dengan latar belakang beragam ditujukan untuk membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah.
Qodari mencontohkan, dirinya sendiri sempat menjadi komisaris salah satu BUMN. Meskipun dia tak memiliki pengalaman sesuai dengan inti bisnis perusahaan tersebut, dirinya sebagai komisaris tetap memiliki peran penting untuk memberikan alternatif solusi. Perusahaan pun jadi memiliki perspektif yang banyak dalam memandang suatu masalah dan juga mencari solusi.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari dilansir dari Antara, Minggu (5/7/2026).
Qodari mengatakan pemilihan komisaris untuk suatu perusahaan adalah hal normal yang biasa dilakukan, tidak hanya di perusahaan di bawah BUMN, tetapi juga di korporasi swasta. Komisaris bertugas untuk menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan kepada jajaran direksi untuk mengelola perusahaan.
Menurutnya siapapun bisa menjadi komisaris asal memiliki dua modal utama, yaitu akal sehat dan juga niat baik.
Dia pun menilai orang yang ditunjuk jadi komisaris BUMN pasti sudah memiliki pengalaman, baik pada organisasi pemerintah maupun swasta. Orang itu kemudian memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawasan suatu perusahaan BUMN.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.
Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons soal pemilihan Komisaris BUMN yang disorot oleh publik. Puan pun mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten.
"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.
(acd/acd)