.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2025. Namun, BPK masih menemukan sejumlah catatan, termasuk kelebihan pembayaran pada sejumlah paket belanja barang dan belanja modal.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja barang dan belanja modal. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPK merekomendasikan BSSN menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkannya kembali ke kas negara sesuai ketentuan.
Selain persoalan belanja, BPK juga menemukan area yang perlu diperkuat dalam penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap serta pengelolaan aset tidak berwujud.
BPK merekomendasikan inventarisasi aset secara menyeluruh dan optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak yang dimiliki BSSN.
Meski terdapat sejumlah catatan tersebut, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan BSSN. Opini itu berarti laporan keuangan BSSN dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BPK juga mencatat BSSN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman.
Nyoman mengatakan opini WTP bukan menjadi tujuan akhir pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga harus digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan pengelolaan keuangan negara.
"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," kata Nyoman.
BPK juga mendorong BSSN memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan analisis data, dalam pengambilan kebijakan.
Nyoman berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konsisten.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Nyoman.
(fdl/fdl)
