Benahi Tata Niaga Migas Lebih Baik Ketimbang Batasi Premium

Jakarta - Keinginan pemerintah untuk membatasi penggunaan premium untuk mengakali bengkaknya subsidi premium diyakini hanya menjadi angin lalu.

Pengalihan premium ke pertamax dikhawatirkan akan bernasib sama dengan program konversi minyak tanah ke elpiji yang amburadul karena belum siapnya infrastruktur dan di satu sisi masyarakat sendiri belum siap untuk pindah menggunakan elpiji.

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, ketika dihubungi detikFinance, Selasa (4/12/2007), kebijakan yang diambil pemerintah selama ini hanya bersifat untuk menyelamatkan anggaran dalam APBN semata, tanpa mengatasi permasalahan substansi yang selama ini terjadi.

"Mana studinya? Apakah betul ekonomi sudah siap dengan adanya pembatasan itu. Jangan alasannya karena orang kaya banyak yang memakai pertamax," ujarnya.

Pemerintah, menurut Hendri selama ini terkesan hanya mencari cara yang gampang untuk menyelamatkan APBN dari kenaikan harga minyak. Sehingga akhirnya kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang dipaksakan. Contohnya kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri di atas 100 persen pada tahun 2005.

Untuk mengatasi permasalahan di sektor migas, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dahulu terhadap tata niaga ekspor impor BBM. Hendri melihat di situ ada mark up.

"Kalau kita impor kan ada broker, di situ ada mark up US$ 20-30 per barel ini harus dievaluasi," ujarnya.

Dia juga menilai masih banyak pengusaha nakal yang masuk dalam rente perdagangan migas. "Harusnya bebannya diserahkan ke pengusaha nakal ini," ujarnya.

"Jadi jangan hanya otak-atik APBN sementara substansi masalah tidak dibenahi, kalau ada beban dari minyak kenapa harus dibebankan ke masyarakat," pungkasnya.
(ddn/qom)