.webp)
Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) meminta platform digital lain menerapkan langkah serupa seperti Shopee dalam memberikan transparansi biaya operasional kepada para penjual.
Kebijakan transparansi ini menjadi kunci untuk membangun hubungan yang seimbang antara penjual, platform, dan konsumen sesuai standar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pihaknya sempat mendapat banyak masukan soal kenaikan biaya yang terjadi di platform.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal biaya dinaikkan semena-mena, padahal nggak semena-mena tapi kita yang mungkin kurang baca. Akhirnya kita berdiskusi secara internal dan dikejawantahkan oleh Shopee dengan membuatkan dashboard ini, dan merupakan suatu hal yang sangat baik dan saya pikir bisa juga direplikasi oleh platform-platform yang lain," kata Iqbal, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Hal tersebut ia sampaikan saat acara peluncuran Program Akselerasi Produk Lokal bersama Shopee Indonesia di TMII, Jakarta, Kamis (13/8).
Adapun melalui fitur 'Pengelolaan Program Saya' penjual dapat mengakses berbagai informasi penting terkait program-program promosi opsional yang sedang atau dapat penjual ikuti, seperti Gratis Ongkir XTRA, Promo XTRA, Affiliate Marketing Solutions, dan berbagai program opsional lainnya.
Halaman ini dapat diakses dengan membuka website dan aplikasi Shopee Seller Centre atau di aplikasi Shopee pada kolom 'Toko Saya' lalu buka menu 'Pengelolaan Program Saya'.
"Terima kasih buat Shopee yang sudah cepat sekali merespon Permendag 19/2026. Hampir semua yang diamanatkan Kemendag (melalui Permendag 19/2026) itu sudah dilaksanakan. Nggak hanya memberikan insentif, nggak hanya memfasilitasi sertifikasi, tapi ada juga dashboard Pengelolaan Program Saya sebagai bagian dari transparansi informasi," kata Iqbal.
Salah satu tujuan terbitnya Permendag 19/2026 adalah untuk memperkuat perlindungan usaha dan produk dalam negeri. Regulasi ini mendorong platform lokapasar untuk mengutamakan produk lokal sekaligus meningkatkan transparansi berbagai komponen biaya yang dikenakan kepada penjual.
Pasal 14 ayat (1) Permendag 19/2026 menyatakan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk e-commerce wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada penjual secara transparan.
Amanat ini bertujuan agar penjual dapat mengkalkulasi semua biaya penjualan secara akurat untuk mengoptimalkan performa bisnisnya.
Melalui fitur 'Pengelolaan Program Saya' termasuk dalam rangkaian Program Akselerasi Produk Lokal yang diluncurkan Shopee bersama Kemendag untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri di ekosistem digital. Dalam program ini, terdapat 6 manfaat baru bagi penjual dalam negeri yang mencakup dukungan
peningkatan penjualan melalui Voucher Akselerasi Usaha Lokal, dan kemudahan kelola akses pasar global melalui Program Ekspor Shopee FLEXI.
Ada juga kesempatan peningkatan keterampilan digital melalui Kampus UMKM Shopee Kelas Online, transparansi pengelolaan program melalui Pengelolaan Program Saya, perlindungan HAKI melalui Brand IP Portal, dan peningkatan efisiensi operasional melalui layanan Dikelola Shopee.
Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang juga menyebut dukungan Shopee ini diharapkan bisa membantu pengusaha UMKM lokal berdaya saing ke tingkat global.
"Kami berharap berbagai dukungan ini dapat membantu pengusaha lokal semakin berdaya saing sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga produk-produk Indonesia dapat terus menjadi pilihan utama konsumen di pasar domestik dan semakin dikenal di pasar global," pungkasnya.
Tonton juga video "Kemendag dan Apple Academy Bahas Kerja Sama Dorong UMKM Go Global"
(akd/ega)
