Jutaan Warga Argentina Nunggak Bayar Utang, Ada Apa?

Jutaan Warga Argentina Nunggak Bayar Utang, Ada Apa?

Andi Hidayat - detikFinance
Rabu, 19 Agu 2026 11:57 WIB
Argentinas flag flutters at the Congress, in Buenos Aires on April 3, 2025. (AFP)
Foto: dok. AFP
Jakarta -

Tingkat tunggakan utang rumah tangga di Argentina melonjak tiga kali lipat dalam setahun. Angka tersebut melonjak ke level tertinggi sejak 20 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Javier Milei.

Dikutip dari Hurriyet Daily News, kebijakan penghematan yang diterapkan Milei berhasil menekan inflasi, namun di sisi lain membuat banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Bank Sentral Argentina, ada sekitar 5,8 juta orang telah menunggak pembayaran utang lebih dari 90 hari. Hal ini terjadi karena pendapatan masyarakat yang stagnan, ditambah dengan krisis biaya hidup setelah dipangkasnya subsidi transportasi, bensin, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan ini dianggap mendorong keuangan rumah tangga ke ambang kehancuran. Seorang ibu rumah tangga, Andrea (32), merasa malu dengan keadaan yang dialaminya. Ia pun berusaha memutar nasib dengan memulai bisnis katering setelah toko alat tulis tempat dia bekerja tutup.

Namun, pembelian oven baru itu membuatnya mendapat masalah. "Saya terlambat membayar cicilan, dan dalam beberapa bulan utang itu menjadi terlalu besar untuk dilunasi. Dari satu juta peso (sekitar US$ 670) menjadi lima juta peso (sekitar US$ 3.360)," katanya, dikutip dari Hurriyet Daily News, Rabu (19/8/2026).

ADVERTISEMENT

Dari total populasi Argentina sebanyak 46 juta, diperkirakan ada sekitar 21 juta orang memiliki berbagai jenis utang. Namun, Milei menolak bertanggung jawab atas situasi tersebut.

"Apakah mereka diancam dengan pistol agar melakukan itu [mengambil pinjaman]?" kata Milei.

Sementara itu, Presiden Banco Provincia Buenos Aires, Juan Cuattromo, menolak anggapan Milei yang menyebut rakyat Argentina yang harus disalahkan karena terjerat utang. Menurutnya, keterlambatan pembayaran utang bukan karena keputusan individu, tetapi juga hasil dari kebijakan makroekonomi yang memperburuk pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan segmen, pinjaman pribadi dan kartu kredit mencakup lebih dari 70% kredit macet yang belum dibayar. Hal tersebut diungkap berdasarkan laporan Pusat Ekonomi Politik Argentina.

"Saya tidur dan bangun sambil memikirkan bagaimana saya akan membayarnya," kata seorang warga Argentina, Claudia Debaste.

Debaste, yang bekerja sebagai pegawai kantoran dengan penghasilan rendah, harus menanggung tagihan besar untuk kebutuhan listrik, transportasi, bahan makanan, dan obat-obatan. Ia menunggak pembayaran sejak empat bulan lalu dan kini tengah berupaya mengatur ulang pembayaran utangnya.

Inflasi Turun, Kredit Macet Menjamur

Kendati begitu, era kepemimpinan Milei banyak dipuji karena keberhasilannya menekankan inflasi tinggi. Namun, kenaikan harga yang lebih lambat menjadi tantangan bagi warga Argentina yang hidup dengan kredit.

Jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, ditambah tagihan yang tinggi dengan upah stagnan, menciptakan situasi yang sulit bagi banyak keluarga. Krisis utang bertepatan dengan meningkatnya kemudahan akses kredit dari pinjaman online (pinjol) atau dompet digital seperti Mercado Pago, divisi pembayaran digital dari raksasa e-commerce Mercado Libre.

Perusahaan pinjol disebut telah menarik perhatian remaja berusia 13 tahun, dengan iklan yang bernarasikan tidak perlu lagi menjadi dewasa untuk mendapatkan akses ke uang tunai instan. Namun, suku bunga yang tinggi menjerumuskan warga Argentina ke dalam spiral utang.

Ketua Partai Buruh Argentina, Gabriel Solano, mengajukan pengaduan pidana pekan lalu terhadap Marcos Galperin, CEO Mercado Libre, atas tuduhan praktik rentenir.

"Total biaya keuangan efektif [dari pinjaman dari Mercado Pago] mencapai 1.375%," tulis Solano di X.

Penawaran kredit dengan persyaratan minim juga menyasar pekerja ekonomi gig. Dalam beberapa kasus, platform tempat mereka bekerja turut berperan sebagai pemberi pinjaman.

Suku bunganya bisa mencapai 260% per tahun, sekitar empat kali lebih tinggi dibandingkan bank. Pembayaran cicilan kemudian langsung dipotong dari pendapatan pekerja.

Jika gagal membayar, pekerja berisiko kehilangan akses ke akun platform. Kondisi ini dapat membuat mereka kehilangan sumber penghasilan dan berujung pada kebangkrutan.

"Rasanya seperti dipecat," kata Leandro Hidalgo, seorang pengantar barang dan perwakilan serikat pekerja.

Tonton juga video "BGN Ternyata Punya Utang Rp 1,6 T, Ini Rinciannya..."

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads