Purbaya Kucurkan Rp 7 T ke BPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menggelontorkan dana Rp 7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dalam penetapan desil.

Purbaya menyebut BPS telah meminta tambahan anggaran pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN tersaji dengan baik. Menurutnya, permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Hal itu disampaikan Purbaya saat merespons banjir protes hadap penetapan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Protes tersebut banyak disampaikan masyarakat di media sosial.

Purbaya mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyinggung besarnya anggaran yang digelontorkan ke BPS untuk melakukan survey.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," sebut Purbaya.

Purbaya menambahkan, kesalahan data lazim terjadi dalam proses survei. Namun, sang bendahara negara berharap hasil yang dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tutur Purbaya.

Pernyataan Purbaya kemudian diluruskan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro yang mengatakan anggaran tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan anggaran itu tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi.

"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," ujar Deni dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Simak juga Video 'Menkeu Bidik Rp 2.908 T Penerimaan Pajak di 2027':