.webp)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak dilakukan untuk kepentingan menarik pajak dari masyarakat. Dirinya pun menjamin kerahasiaan data masyarakat yang telah disetorkan kepada petugas yang datang ke rumah.
Hal itu dia ungkap usai melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," tegasnya kepada wartawan usai melakukan sensus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amalia menambahkan, masyarakat bisa berpartisipasi secara mandiri dengan mengisi sejumlah pertanyaan melalui kuesioner online yang disediakan BPS. Untuk mendapatkan alamat website tersebut, masyarakat bisa langsung memintanya ke petugas sensus yang datang.
"Untuk yang masyarakat, yang memang ingin mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan kuesioner online dengan link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang, supaya kalau ingin mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas, ada yang kita sebut dengan kuesioner online," pungkasnya.
Sensus ekonomi diketahui berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sebelumnya juga menegaskan sensus ekonomi tidak untuk mengejar pajak kepada pelaku usaha rumahan. Sonny mengatakan, sensus ekonomi juga dilakukan untuk mendata para pelaku usaha rumahan.
"Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik," ungkap Sonny dalam acara detikpagi.
Sonny menegaskan, sensus yang tengah dilakukan BPS dilakukan untuk mendata aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah-rumah. BPS sendiri menargetkan dua responden, yakni pelaku usaha rumahan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga.
"Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas. Dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga," jelas Sonny
(ahi/hal)
