.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini melaksanakan Sensus Ekonomi. Sejak Mei lalu, BPS mulai mengumpulkan data secara langsung ke masyarakat, tak terkecuali melakukan pendataan dari rumah ke rumah di tiap daerah.
Data yang dikumpulkan dari masyarakat akan digunakan BPS untuk memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi ekonomi di seluruh lapangan usaha di luar lapangan usaha pertanian di Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak dilakukan untuk kepentingan menarik pajak dari masyarakat. Data yang dicatat bukan untuk keperluan pemungutan pajak. Dirinya pun menjamin kerahasiaan data masyarakat yang telah disetorkan kepada petugas yang datang ke rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," kata Amalia usai melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
Pada laman resmi BPS, Sensus Ekonomi disebut sebagai program pemerintah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi yang mencakup 20 kategori usaha.
Data yang dihasilkan akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis pemerintah. Data ini juga memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis.
Nantinya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan beberapa bentuk data. Pertama, Peta Ekonomi Indonesia yang memotret keadaab terkini struktur ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua data berbentuk Analisis Sektoral yang di dalamnya mengandung informasi masing-masing sektor baik menurut skala usaha, maupun menurut wilayah. Ketiga data berbentuk masukan atau insight yang isinya berupa tinjauan analisis lainnya seperti ekonomi lingkungan dan ekonomi digital.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperbarui data perekonomian Indonesia. Menurutnya, kualitas data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu penentu akurasi kebijakan dan penyusunan APBN.
Prabowo mengatakan, Indonesia sudah lebih dari 10 tahun belum melakukan pembaruan metode dan dasar penghitungan aktivitas ekonomi. Hal ini diungkapkan olehnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya beberapa waktu lalu.
Masyarakat, pinta Prabowo, harus ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir bulan ini. Sensus tersebut melibatkan sekitar 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa di Indonesia.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan data yang dikumpulkan BPS tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat yang dilaporkan.
"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.
(acd/acd)
