Sejumlah Gunung Api Erupsi, Konektivitas Transportasi Harus Dijaga

Pemerintah diminta untuk memperkirakan kesiapsiagaan nasional untuk mengatasi dampak aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia. Mulai dari Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru.

Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan berjalan secara terpadu.

"Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional," ujar Ade dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Ade menilai BMKG bersama Badan Geologi/PVMBG harus memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api dapat diterjemahkan secara cepat menjadi keputusan operasional. Data terkait aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut harus dapat diterima secara cepat oleh Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, serta masyarakat.

Menurutnya, kekuatan mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban.

"Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat," tegas Ade.

Dari sisi transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, khususnya wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu. Aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi gunung dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.

Menurut Ade, keselamatan harus menjadi dasar setiap keputusan operasional, tetapi masyarakat juga harus memperoleh informasi secara cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.

"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman," kata Ade.

Ade juga mendorong Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Kesiapan tersebut harus mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan, mengingat sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman serta jalur transportasi masyarakat.

Menurutnya, Basarnas tidak boleh hanya bergerak setelah keadaan darurat terjadi, tetapi harus memiliki pemetaan risiko dan skenario respons yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, maupun kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.

Lebih lanjut, legislator dari Komisi V DPR RI tersebut meminta pemerintah memperkuat sistem komunikasi publik agar masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana maupun pengguna transportasi memperoleh informasi yang mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat harus mengetahui perkembangan status gunung, wilayah yang perlu dihindari, potensi sebaran abu, kondisi transportasi, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan.

"Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas," kata Ade.

Ade menegaskan meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api harus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan keselamatan nasional. Pemerintah perlu membangun sistem yang menghubungkan BMKG, Badan Geologi/PVMBG, Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan lembaga terkait sehingga setiap perubahan kondisi dapat segera direspons secara terkoordinasi.

"Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi," pungkas Ade Ginanjar.