Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 494 Triliun, 59,4% dari Target

Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 494,3 triliun hingga September 2026 di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp 319 triliun. Penarikan utang ini setara 59,4% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pembiayaan utang ini tetap terjaga. Jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, pembiayaan utang di tahun ini lebih rendah. Pada tahun lalu tercatat pembiayaan utang sebesar Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN Rp 775,9 triliun.

"Pembiayaan utang terjaga on track," tutur Suahasil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026) lalu.

Lebih rinci, utang baru itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN Rp 799,5 triliun. Kemudian, yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan minus sebesar Rp 3,2 triliun.

"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," tambah Suahasil.

Suahasil memastikan penerbitan SBN dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi pasar. Sebab, menurutnya, pemerintah juga harus melihat peluang saat ingin menerbitkan SBN.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," tutur Suahasil.

Seperti diketahui, APBN tercatat defisit Rp 319 triliun hingga akhir September. Realisasi ini setara 1,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN terjadi karena penerimaan lebih kecil dibanding belanja negara. Pendapatan negara sampai September Rp 2.314,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan, sementara belanja negara Rp 2.660,5 triliun atau tumbuh 19%.

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Suahasil Nazara.

Menurut Suahasil pelaksanaan APBN memang diarahkan defisit sejak awal. Pada akhir Agustus 2026, Suahasil menyebut APBN defisit 0,9% dari PDB atau setara dengan Rp 240,1 triliun.

"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," jelas Suahasil.

Lebih rinci, pendapatan negara yang terkumpul Rp 2.341,5 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1%, kepabeanan dan cukai Rp 240,1 triliun atau tumbuh 8,5%, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun atau tumbuh 41,7%.

Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.660,5 triliun atau sekitar 69,2% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dipatok Rp 3.842 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19% secara tahunan.

Rincian belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 2.061,3 triliun yang mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 991,9 triliun. Kemudian, realisasi transfer ke daerah Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari APBN.

Suahasil menargetkan defisit APBN 2,8% dari PDB pada akhir tahun. "Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelasnya.