.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram dengan praktik mafia pangan yang dinilainya tak kunjung selesai. Ia menyoroti penegakan hukum yang hanya menyasar jajaran direksi perusahaan, sementara pemilik perusahaan justru tidak tersentuh.
Hal tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Menurutnya, praktik permainan harga pangan akan terus berulang apabila pihak yang berada di balik perusahaan tidak ikut ditindak.
"Jujur kalau melihat ini sudah sangat kesal saya lihat permainan-permainan ini semua. Sampai kami, jangankan satu periode, 10 periode nggak selesai ini masalah. Kami jamin nggak selesai ini masalah. Kami ini kejar terus, dan yang dimasukkan (ke penjara) ini cuma direksinya, ownernya tidak masuk," kata Amran dalam rapat di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amran mengungkapkan dugaan permainan harga pangan, khususnya beras fortifikasi, telah menyebabkan konsumen tertipu hingga Rp 89 triliun. Ia menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar kenaikan harga, melainkan praktik penipuan terhadap masyarakat.
Menurutnya beras fortifikasi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita untuk membantu penanganan stunting. Ia menyebut beras yang seharusnya dijual Rp 13.000 justru dipasarkan hingga Rp 57.000.
"Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting tapi dijual Rp 50 ribu. Kan nggak pernah ketemu, jadi untuk stunting ibu hamil, balita, orang miskin," tuturnya.
Amran menambahkan,praktik permainan harga turut berdampak terhadap peternak ayam dan telur yang mengalami tekanan akibat anjloknya harga di tingkat produsen.
Amran menegaskan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia sempat menyinggung kasus terorisme yang didalangi Noordin M Top yang berhasil diatasi.
"Noordin M Top saja ditangkap. Kalau bisa, ini selesai dalam 6 bulan," tutup Amran.
(ily/ara)
