Liberalisasi Perdagangan Telah Menambah Angka Kemiskinan

Jakarta - Kebijakan liberalisasi perdagangan yang dilakukan pemerintah ternyata bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, penyerahan harga pada mekanisme pasar justru menambah angka kemiskinan.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi, Hendri Saparini dalam acara bertajuk "Catatan Akhir Tahun Indonesia di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Senin (26/12/2007).

"Mengurangi kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan meminimalisir liberalisasi perdagangan," ujar Hendri.

Menurutnya, liberalisasi perdagangan telah mendorong meningkatnya impor dengan alasan industri infrastruktur di Indonesia masih belum mampu mandiri. Dampaknya liberalisasi perdagangan makin membuat Indonesia bergantung pada impor.

"Selama kita bergantung pada impor, tidak mungkin angka kemiskinan akan turun," kata Hendri.

Anggaran program pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2004 sebesar Rp 18 trilliun lalu pada Tahun 2005 naik menjadi Rp 23 trilliun dan Pada 2006 sebesar Rp 42 trilliun. Angka ini pada 2007 naik lagi menjadi Rp 51 trilliun.

Namun peningkatan anggaran ini samasekali tidak membantu menurunkan angka pengangguran maupun kemiskinan.

"Ini karena peningkatan anggaran program tersebut berjalan seiring proses liberalisasi, yang notabene mengurangi berbagai subsidi pada BBM, pupuk, pendidikan, kesehatan. Sehingga kebutuhan masyarakan meningkat karena subsidi berkurang, " keluhnya.

(dro/arn)