×
Ad

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Statistik

Andi Hidayat - detikFinance
Selasa, 17 Nov 2026 11:46 WIB
Foto: Rapat paripurna DPR (Dwi/detikcom)
Jakarta -

DPR RI resmi memperpanjang waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik dilakukan atas laporan pimpinan Komisi X yang disampaikan dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Dasco meminta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut.

"Laporan pimpinan Komisi X DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 10 November 2026, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. Sehubungan dengan itu dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut di atas. Apakah dapat disetujui?" tanya Dasco disusul persetujuan dari para peserta Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

RUU Statistik

Sebagai informasi, Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Namun pembahasan RUU Statistik masih berada pada tahap awal. Sejumlah materi masih perlu didalami dan disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah, terutama menyangkut kelembagaan serta batas kewenangan penyelenggara statistik.

"RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Statistik yang sudah berlaku hampir 29 tahun. Karena ada perkembangan zaman dan kebutuhan penyesuaian, maka revisi ini menjadi penting untuk dibahas," ujar Anggota Komisi X DPR, Reni Astuti, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Revisi UU ini juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan kewenangan BPS dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional. Revisi ini bertujuan mempertegas posisi dan kewenangan BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik nasional.

Kewenangan BPS

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan UU Statistik yang baru harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola data tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemudian salah satu hal yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Ia menegaskan, kewenangan BPS dalam melaksanakan sensus dan berbagai survei nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.

"Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan," jelas Lalu Hadrian.

Tonton juga video "Fantastis! Segini Uang yang Dikeluarkan Jemaah Haji RI untuk Oleh-oleh"




(ahi/ara)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork