Dalam kasus AAF terjadi tarik ulur antara DPR dan pemerintah. DPR menginginkan pabrik patungan dengan negara ASEAN itu dipertahankan, sementara pemerintah memilih untuk dilikuidasi.
"Arahnya sudah kita putuskan di RUPS, yakni diputuskan untuk dilikuidasi tapi karena ada intervensi dari DPR akhirnya tertunda. Sekarang kita dorong ayo putuskan apa untuk AAF," tegas Sofyan disela-sela raker dengan Komisi VI DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (21/2/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah AAF sudah satu tahun ditunda-tunda, sudah berapa banyak kerugian negara, jadi kita minta waktu dengan DPR supaya hal ini bsia kita jelaskan," terangnya.
"Tidak ada pilihan lain, ini dilanjutkan kontrak gasnya supaya pabrik itu bisa hidup kembali, kalau tidak cuma jadi besi tua. Tapi sekarang negara lagi tidak punya uang perlu sekitar US$ 200 juta-800 juta untuk hidupkan AAF lagi," jelasnya. (arn/ir)











































