Ekonomi RI Belum Mengarah ke Stagflasi

Jakarta - Meski terkena pengaruh perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia diyakini tidak akan mengarah ke stagflasi (pertumbuhan ekonomi macet).

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono usai salat Jumat di Gedung Depkeu, Jalan Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/1/2008).

"Sepanjang yang saya lihat, pengaruhnya masih dalam batas-batas yang kita kelola. Memang penurunan pertumbuhan ekonomi dunia ada dampaknya, tapi barangkali tidak terlalu drastis, terlalu besar, naik turunnya berapa," ujarnya.

Tanda-tanda suatu perekonomian mengalami stagflasi adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi melambat dan pengangguran meninggi, namun di sisi lain harga dan inflasi naik. Namun Boediono menepis hal ini.

Menurut Boediono sekarang saja masih ada perdebatan di AS apakah sudah terjadi resesi atau pelambatan ekonomi. "Jadi belum ada kesimpulan antara mereka sendiri. Tapi yang kita harapkan kalaupun ada penurunan jangan terlalu drastis," ujarnya.

Dalam perekonomian global kini semakin banyak pemain baru antara lain China dan India. "Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di AS tidak seperti yang diharapkan dunia masih bisa tumbuh," ujarnya.

"Ternyata AS masih merupakan perekonomian terbesar yang pengaruhnya kemana-mana. Jadi kondisi sekarang masih demikian. Barangkali kita harapkan perlambatan jangan terlalu besar," lanjutnya.

Apa strategi pemerintah untuk mengatasi perlambatan ekonomi global? Boediono mengatakan pemerintah pada intinya fokus pada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi domestik internal.

Pembangunan infrastruktur merupakan program yang harus digenjot pada tahun 2008 dan 2009.

"Itu akan memberikan dorongan pertumbuhan tanpa harus mengandalkan pada luar. Kemudian APBN kita, itu merupakan sumber daya yang harus kita optimalkan sebisa mungkin," ujarnya.

Beberapa departemen sudah melaksanakan pra tender proyek pemerintah sebelum Januari. "Jadi persiapan diawalkan, jadi pada Januari tender yang beneran sudah bisa dilakukan," ujarnya.
 
Asumsi makro dalam APBN juga belum akan diubah, angkanya masih sama dengan hasil pembahasan di DPR akhir tahun lalu. Menurut Boediono sebagian kalangan memang selalu langsung mendesak pemerintah untuk mengganti asumsi begitu dinilai tidak realistis lagi.

"Ya biasanya kan memang begitu, ada perubahan situasi kemudian ada perbedaan asumsi perhitungan dan kenyataan. Tapi itu ada mekanismenya bukan berarti setiap ada perubahan terus berubah, ya tidak begitu," ujarnya.

Boediono berjanji penyaluran APBN akan dipercepat, tujuan dan arahnya pun akan diperbaiki.
(ddn/ir)