.webp)
Terlepas dari segala kesalahan yang pernah dilakukan mantan presiden Soeharto, ternyata ada kehebatan yang diakui dunia internasional yakni keberhasilan kebijakan pertanian yang berhasil membuat swasembada pangan.
Kesuksesan ini juga yang mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan di bulan Juli 1986 dari The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).
Semua itu berkat peranan Soeharto, seorang anak petani yang sadar untuk membuat pondasi sebuah negara kokoh adalah dengan kemandirian pangan dan tidak tergantung oleh impor.
"Meskipun banyak kebijakannya yang keliru dan hanya menyuburkan KKN, tapi ada satu hal positif yang bisa dipetik yakni all out untuk melakukan swasembada pangan," ungkap pengamat pertanian HS Dillon dalam perbincangannya dengan detikFinance, Senin (28/1/2008).
All out yang dimaksud adalah untuk membuat satu dasawarsa yang dimulai tahun 1973 Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Jika dalam tahun 1969 produksi beras hanya mencapai 12,2 juta ton, maka pada 1984 mencapai
lebih dari 25,8 juta ton.
"Caranya betul-betul all out secara sistemis. Seluruh kekuatan diarahkan ke sana, dengan membenahi seluruh sistem memberikan jaminan harga pupuk dan pestisida, kesediaan bibit dan pupuk tepat pada saatnya mengingat masalah pertanian tergantung musim. Bulog adalah salah satu komponen," kenang Pengamat pertanian HS Dillon.
"Untuk itu dibangun lah waduk dan irigasi sebagai pengairan sawah. Bukan hanya itu, kesejahteraan petani pun dipikirkan sehingga buruh tani pada saat itu sehat diantaranya membangun puskesmas, jalan pedesaan, SD inpres, KUD disetiap desa. Bahkan apabila bupati di daerah tesebut tidak berhasil swasembada akan dicopot," imbuh Dillon.
Ia menjelaskan, dana yang digunakan untuk all out adalah windfall profit dari oil boom pertama kali mengingat indonesia pada saat itu masih menjadi eksportir minyak terbesar. Soeharto menugaskan Widjojo Nitisastro yang menjadi arsiteknya yang saat itu menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.
Untuk meredam gejolak harga dibentuklah Bulog Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price; konsep bufferstock; dan Sistem serta tatacara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran.
Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970.
Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia.
Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.
Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya.
Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 November 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.
Sayangnya, menurut Dillon, mulai tahun 1984, kebijakan itu beralih ke industrialisasi sehingga Soeharto mulai mengabaikan konsistensi kebijakan pangan.
"Indonesia mulai fokus bikin pesawat dan industri," ungkapnya.
Seiring masuknya era industrialisasi, sektor pertanian dan pangan pun semakin terpinggirkan di negara ini. Kebijakan pangan yang salah itulah yang kini membuat masyarakat Indonesia sengsara ditengah lonjakan harga komoditas dunia. Indonesia yang semula swasembada beras, kini beralih menjadi pengimpor. Apa saran HS Dillon?
"Pemerintahan SBY perlu meniru all out ini tapi dengan versi pemerintahan ini. Agar tidak dimanfaatkan banyak pihak untuk korupsi seperti yang terjadi di zaman orde baru, " jelasnya. (arn/qom)
