.webp)
Permintaan itu disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani usai rapat pemerintah dengan pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/1/2008).
Dalam rapat dengan panitia anggaran sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit anggaran dalam APBN 2008 bisa menjadi Rp 185,4 triliun atau 4,2 persen naik Rp 112,1 triliun dari sebelumnya Rp 73,3 atau 1,7 persen dari PDB. Hal itu terjadi jika pemerintah tidak melakukan berbagai langkah pengamanan menanggapi perkembangan situasi dunia akhir-akhir ini.
Kenaikan defisit tersebut berasal dari peningkatan belanja negara Rp 117,2 triliun--yang paling besar untuk subsidi listrik dan BBM, kemudian dari peningkatan dana bagi hasil daerah Rp 7,2 triliun--sedangkan pendapatan negara hanya bertambah Rp 5 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, subsidi non energi terutama subsidi pangan akan ditambah. Namun untuk subsidi energi akan dikontrol terutama dari sisi kuantitas yakni volumenya.
Menurut Sri Mulyani, subsidi BBM dan listrik yang tersedia dalam APBN 2008 saat ini tidak mencukupi. Hal itu dikarenakan asumsi yang digunakan adalah untuk harga minyak US$ 60 per barel, sementara harga minyak kini sudah berada di kisaran US$ 90 per barel. Padahal konsumsi terus bertambah, sehingga subsidi bisa semakin menggelembung.
"Melihat ini, makanya yang menjadi kunci paling utama pengeluaran subsidi tanpa menaikkan tarif adalah dari efisiensi dua BUMN. Yaitu PLN dan Pertamina. Diminta kepada dua BUMN ini disiplin sesuai yang ada dalam APBN 2008," tegasnya.
Menkeu berharap tidak ada perubahan dari volume yang digunakan sebagai basis penghitungan subsidi dari kedua BUMN tersebut.
"Penekanan efisiensi sangat penting sehingga pada saat sama momentum pertumbuhan tidak terganggu. Sementara efisiensi akan dimaksimalkan," pungkas Menkeu.
(qom/ir)
