.webp)
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai pemilik SPBU merasa lebih baik pemerintah menaikkan harga Rp 400-Rp 500 per liter, ketimbang memodernisasi 2.535 SPBU se-pulau Jawa, atau totalnya 4.000 SPBU di seluruh Indonesia.
Modernisasi ini dengan menambah software dan hardware untuk membaca smart card, selain itu mengubah mesin yang bisa menjustifikasi pembelian yang mendapat subsidi dan tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan di lapangan tidak segampang itu. Rata-rata pemilik mobil mengisi BBM Rp 100 ribu, kalau subsidi hanya untuk 5 liter, berarti sisanya pakai harga keekonomian. Padahal display di mesin hanya untuk satu harga," ungkap Adib.
Menurutnya, kalau pemerintah cuma ingin irit 10 Rp triliun, tidak sebanding dengan seperangkat software dan hardware yang akan dipasang pemerintah disetiap SPBU, yang tentunya nilainya lebih tinggi dari Rp 10 triliun.
"Belum lagi antrean di SPBU akibat proses smart cart. Di pulau Jawa ini ada 18 juta kendaraan, 13 jutanya adalah motor. Padahal motor juga konsumsinya tinggi 40% premium tapi kan motor tidak dibatasi," ujarnya.
Adib menjelaskan repotnya pembatasan BBM bagi kendaraan umum seperti bus antar kota yang cuma dijatah 30 liter per hari. Adib menjelaskan, bagaimana jika dijalan BBM-nya habis dan terpaksa mengisi BBM dengan harga non subsidi.
Lalu bagaimana perhitungan untuk tiket penumpang yang dipatok sesuai harga BBM. Ini malah akan membuat kerugian bagi angkutan umum. Karena itulah, menurut Adib dalam rapat antara pemerintah, Hiswana Migas, pihak Organda menolak adanya pembatasan BBM.
"Kalau cuma kurang subsidi Rp 10 triliun, akan lebih baik untuk kendaraan pribadi dikenai kenaikan harga Rp 400-Rp 500 per liter. Itu kan sebanding, asal tidak seperti tahun 2005 yang sampai naik 100%. Belum lagi anggaran pemerintah untuk sensus smart card kan sampai miliaran rupiah. Jadi tidak worthed pembatasan ini," jelasnya.
"Saya yakin masyarakat ikhlas kalau naiknya hanya sebesar itu. Tapi kalau BBM untuk kendaraan umum yang sekarang berjumlah 455 ribu unit itu, tergantung kebijakan pemerintah apakah akan dinaikkan juga mengingat efeknya pasti berantai," tambahnya.
Adib menambahkan, bahwa pihaknya cukup trauma dengan kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dalam waktu yang cukup dekat. Sehingga pihaknya meminta seluruh investasi pemasangan software dan hardware ditanggung pemerintah, agar pihaknya tidak mengalami kerugian bila tiba-tiba pemerintah mengubah kebijakannya.
"Pelaksanaannya bulan Mei tapi masih belum jelas siapa pihak yang akan memasok smart card. Sekarang dilakukan pembatasan bagaimana kalau harga minyak lewat US$ 100 per barel. Bakal berubah lagi kebijakannya dong," keluhnya.
(arn/ir)
