Pinjaman Program RI Naik Rp 4,7 T Untuk Biayai Defisit APBN

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan pinjaman program sebesar Rp 4,7 triliun untuk membiayai defisit APBN, sehingga total menjadi Rp 23,8 triliun.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam diskusi dengan wartawan di gedung Bappenas, Jl Taman Suropati, Jakarta, Jumat (22/2/2008).

"Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah akan menaikkan pinjaman program sebesar Rp 4,7 triliun menjadi Rp 23,8 triliun," ujar Lukita.

Sebelumnya, anggaran untuk pinjaman program sebesar Rp 19,1 triliun. Pinjaman tersebut diperoleh dari World Bank, ADB dan JBIG.

Pinjaman program terdiri dari Development Program Loan (DPL), Infrastructure Development Program Loan (IDPL), LGFR dan Climate Change Program Loan.

"DPL lead-nya World Bank dan co-financing ADB dan JBIG. IDPL leadnya ADB, co-financing-nya World Bank dan JBIG. LGFR oleh ADB, sedangkan Climate Change Program Loan masih dalam penjajakan," ujar Lukita.

Sementara mengenai rasio utang luar negeri, Lukita menyatakan optimistis target dalam rencana pemerintah jangka menengah (RJPM) akan berjalan sesuai target.

"Tahun 2007 lalu rasio hutang luar negeri sebesar 35-36%. Tahun 2008 ditargetkan 33% dan 2009 sebesar 31,8%. Melihat perkembangannya sekarang, kita optimis target tersebut dapat tercapai," ujar Lukita. (dro/qom)