.webp)
Hal tersebut disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (5/3/2008).
"Untuk yang baja sudah keluar bentuknya PMK, tapi baru baja, sudah dilaksanakan dari beberapa waktu yang lalu," ujarnya.
Menurut Anwar, jika ada yang melanggar maka perusahaannya yang akan dikenai sanksi dan bukan negaranya. "Kalau mengenai sanksi bukan ke negara eksportirnya tapi lebih ke perusahaannya yang akan kita usut," ujarnya.
Sebelumnya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memutuskan baja asal lima negara yakni China, Rusia, Thailand, Taiwan dan India terbukti dumping pada 19 Desember 2007.
Penerapan bea masuk anti dumping untuk baja canai panas atau hot rolled coil (HRC) asal China, Rusia, Thailand, Taiwan dan India selama 5 tahun masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar hukumnya.
"Rekomendasi KADI sudah diterima Menteri Perdagangan, dan kemarin Menteri Perdagangan sudah melayangkan surat ke Menteri Keuangan agar putusan KADI ini segera dibuat dasar hukumnya dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang BMAD HRC," ungkap Ketua KADI Halida Miljani.
Menurut Halida banyak perusahaan yang diselidiki tidak memperlihatkan upaya kooperatif. Untuk itu data yang digunakan adalah data dari pemohon yakni Krakatau Steel. Bahkan KADI tak segan-segan memberikan bea masuk anti dumping dengan kisaran terbesar karena tidak operatif.
Perusahaan India yang dinilai tidak kooperatif bahkan dikenai BMAD hingga 56,51%. Sedangkan perusahaan asal China dan Taiwan karena kooperatif ada yang dikenai 0%.
Perincian tarif BMAD 0%-42,58% untuk perusahaan asal China seperti China Angang Steel Co Ltd dan Baoshan & Steel Co Ltd.
Perusahaan asal India seperti Essar Steel Ltd dan JSW Steel antara 12,95%-56,51%. Perusahaan asal Rusia seperti Magnitogorsk Iron and Steel Works 5,58%-49,47%. Perusahaan Taiwan seperti China Steel Corporation dan Chung Hung Steel Co Ltd antara 0%-37,02%. Sedangkan Thailand 7,52% hingga 27,44% seperti untuk G Steel dan Narkonthai. (ddn/ir)
