Warga DKI Belum Siap Minyak Tanah Ditarik dari Pasaran

Jakarta - Penarikan pasokan minyak tanah (minah) bersubsidi di DKI Jakarta mulai Mei 2008 sebagai bagian dari program konversi minah ke gas membuat warga Jakarta kalang kabut.

Warga Jakarta merasa belum siap mengikuti kebijakan tersebut karena pembagian kompor gas belum merata.

"Menurut perhitungan akhir Maret ini harusnya sudah terdistribusi, tapi belum lancar," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Untuk itu, Foke meminta Pertamina untuk mengecek kembali penghentian minah bersubsidi.

"Saya minta penghentian minyak tanah itu di-cross check dengan suplai kompor yang seharusnya sudah tuntas," ucap Foke.

Foke berharap, pembagian kompor gas sesuai rencana agar subsidi berjalan lancar.

"Saya harap kompor gas bisa dipercepat supaya penghentian subsidi minyak tanah pada Mei berjalan dengan lancar," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmanyah Lubis menuturkan, kebijakan penarikan subsidi minah harus direncanakan dan disosialisasikan secara matang.

"Konversi terburu-buru, sosialisasi kurang," ujar Nurmansyah.

Nurmansyah mendukung program langit biru Jakarta namun kebijakan tersebut tidak bisa dipaksakan. "Kita tidak bisa memaksakan policy pada suatu community," kata dia.

Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti menyatakan, masih terdapat 5 atau 6 wilayah yang belum terdistribusi tabung gas. Wilayah itu antara lain Kalideres dan Cengkareng.

Dia menjelaskan, DKI harus memasok 1,7 juta tabung gas ke lima wilayah DKI. Namun pendistribusian tersebut mengalami keterlambatan karena adanya kendala distribusi dan kurangnya stasiun bahan bakar elpiji.

"Idealnya setiap wilayah di DKI memiliki 5 stasiun bahan bakar elpiji. Namun hingga saat ini Jakarta mempunyai 7 unit di 5 wilayah DKI yang kebanyakan berada di Jakarta Utara," jelas Peni.
(nik/ddn)